7 Daerah di Sulut Koleksi Opini Disclaimer

Empat daerah yakni Kabupaten Bolmong, Boltim, Sangihe, dan Kota Tomohon diberi Opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer oleh Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut.

Hasil mengecewakan itu diumumkan oleh BPK RI di Aula kantor Jalan 17 Agustus, Kamis (12/7)

Pencapaian itu membuat Sulut sementara mengantongi 7 daerah Kota/Kabupaten yang memperoleh Opini Disclaimer, sebelumnya Kabupaten Talaud, Bolmut dan Bolsel bernasib sama.

BPK pun masih akan mengumumkan Opini Kabupaten Minsel, Minut, Mitra, dan Kota Manado.

Sejauh ini Kota Bitung yang paling berprestasi meraih WTP, Minahasa Sitaro, Pemprov Sulut memperoleh WDP dan Kotamobagu opini Tidak Wajar.

Sejumlah kepala daerah pun punya alasan tersendiri atas capaian itu. Bupati Bolmong Salihi Mokodongan misalnya, kepada Tribun ia mengutarakan, memimpin Bolmong baru pertengahan 2011, "kami mulai bekerja baru. Ini merupakan bawaan dari  sebelumnya. Saya belum bisa mengatakannya karena ini dari 2011," ujarnya.

Salihi pun mengaku, tidak goyah, malah mendorong untuk peningkatan ke depan "Tidak ada kekecewaan, karena menuju pada perbaikan," sebutnya.

Berbeda dengan Salihi, Abdul Kadir Mangkat ketua DPRD Bolmong mengaku kecewa "Kecewanya disini kita sampaikan ke SKPD, harus lebih baik mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Itu kekecawaan secara pimpinan sudah dipercayakan tapi tidak maksimal," ujarnya.

Sehan Landjar, Bupati Boltim mengungkapkan, di 2012 laporan keuangan Boltim dijamin akan lebih baik, meski ia belum ada target Opini "Saya tidak mau berandai-andai soal opini, karena opini WTP saja, tidak juga tidak ada kesalahan hukum di dalamnya, yang disclaimer juga dikatakan belum tentu ada penyelewenangan," sebutnya.

Meski disclaimer Landjar mengaku tak kecewa "Mengapa harus kecewa, yang ada itu pengguna anggaran lebih termotivasi lebih baik," ungkapnya.

Walikota Tomohon, Jimmy Eman belum berkesempatan hadir, ia diwakil Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tresje Kaunang dan Ketua DPRD Andy Sengkey.

Kaunang mengatakan, Pemkot sudah berupaya berbenah, tapi hasilnya belum maksimal.

Senada diungkapkan Sengkey, Pembenahan, katanya telah dilakukan namun masalah utang, aset,dan tindak lanjut rekomendasi BPK di 2010 menjadi faktor opini disclaimer

Tony Supit Bupati Sitaro yang terlihat sumringah ketika membawakan pidato mewakili kepala daerah yang lain. 

Opini laporan keuangan meningkat dari tahun sebelumnya memperoleh opini tidak wajar (TW) meningkat jadi WDP. Ia mengaku senang, usai menerima LHP,  ia dibisiki Sekda memperoleh WDP