DPRD
Gedung DPRD Sulut Batal Dibangun Pihak Swasta
Kemungkinan besar pembangunan gedung dewan kita lakukan.
Penulis: | Editor:
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Dr Sinyo Harry Sarundajang dalam tanggapannya di Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2012 menyampaikan adanya perubahan rencana terkait pembangunan gedung DPRD Sulut. Rencana awal lokasi berdirinya DPRD Sulut awalnya akan dibangun oleh Para Group perusahaan milik Chaerul Tanjung menjadi Trans Studio yang di dalamnya akan ada berbagai tempat hiburan untuk anak seperti komidi putar, arena bermain dan sebagainya. Namun rencana tersebut berubah seiring pembicaraan rencana kerja sama antara Pemprov Sulut dan pihak Para Group, Senin (28/5).
"Kemungkinan besar pembangunan gedung dewan kita lakukan, tahun ini akan dianggarkan di APBD Perubahan biaya konsultan dan semoga di akhir tahun 2013 sudah berdiri gedung dewan yang representatif," ujarnya. Melalui pidato di paripurna LKPJ gubernur tak menyampaikan secara detail, ia hanya mengatakan dalam kerja sama peyertaan aset Pemprov Sulut lebih besar bukan sekedar proses BOT atau sewa namun nantinya aset yang dibangun swasta menjadi milik Pemprov Sulut. "Pengembang sepertinya tak mau rugi, tiap tahun makin banyak untung makin bagus," jelasnya. Gubernur menekankan kerja sama tetap dilanjutkan namun tak seperti rencana awal.
Hal senada disampaikan oleh Sekprov Sulut, Ir Siswa Rachmat Mokodongan, kerja sama masih berlanjut dan saat ini masih dalam proses. Lokasi Trans Studio direncanakan tetap di Lapangan Koni Sario, Gedung DPRD Sulut hingga Gedung Pinkan Matindas dan secara detil kerja sama masih dalam penggodokan. Ia menjelaskan seperti halnya Kawanua Aero Hotel di jakarta yang dibangun oleh PT Garuda Indonesia merupakan kerja sama dengan Pemprov Sulut. Di lokasi tersebut awalnya akan berdiri gedung penghubung antara pemerintah pusat dengan Pemda Sulut namun dimanfaatkan pula untuk hotel berbintang dan menjadi tambahan pemasukan bagi Sulut. "Contoh Aero hotel sekarang menghasilkan PAD, demikian dengan Trans Studio. Kerja sama tetap dilanjutkan hanya saja gedung dewan dibangun dana dari kita," katanya.
LKPJ Soroti Ratumbuysang
Sementara itu dalam LKPJ tersebut anggota dewan juga menyoroti tentang RS Ratumbuysang yang notabene milik pemerintah daerah harus bisa bersaing dengan rumah sakit lainnya. Dalam pidato tanggapan masukan atas LKPJ, gubernur mengaku akan mencari tambahan dana agar bisa mengembangkan rumah sakit tersebut.
"Sedang diperjuangkan di pusat, rencananya RS Ratumbuysang paling tidak bisa memiliki kapasitas seperti RS Kandou Malalayang dan bisa memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat," imbuhnya.
Kritikan dewan tentang beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang tak kunjung terealisasi, Sarundajang mengatakan akan segera menyelidiki. Menurutnya ada dua kemungkinan apakah pihak pemda (Pemprov Sulut) lambat atau memang pihak ketiga ini yang tak kembali nampak untuk melanjutkan proses kerja sama.
