Terkait Putusan MK Sengketa Pilpres, Ferry Liando : Sudahi Polarisasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahkamah Konstitusi akhirnya menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim yang kemudian membacakannya.

Tentu semua pihak berharap bahwa tidak ada reaksi apapun yang timbul akibat putusan itu.

Dugaan pada waktu lalu bahwa pengajuan PHPU yang dilakukan pihak Prabowo-Sandi hanya salah satu cara untuk menunda pengesahan hasil pemilu.

Sebab penetapan KPU yang awalnya dijadwalkan tanggal 22 Mei ternyata itu dilakukan pada 21 Mei dan tidak diperkirakan sama sekali sehingga konsolidasi untuk melakukan perlawanan (people power) menjadi kacau balau.

Sehingga perlu waktu untuk melakukan gerakan konsolidasi dengan cara mengulur waktu pengesahan.

Dugaan itu terbantahkan ketika pada Selasa (11/6) Prabowo meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan tenang dalam menyikapi apapun putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) atas sengketa tersebut.
Sikap ini sangat mengharukan sekaligus memastikan bahwa Indonesia sebagai bangsa masih akan berumur panjang.

Tidak banyak politisi yang berjiwa negarawan seperti Prabowo. Bangsa ini masih begitu banyak politisi yang bertindak menghalalkan dengan cara apa saja guna ambisi politik merebut kekuasan.

Dari menghasut, mengadu domba, menyebar kebencian hingga memprovokasi.

Kerusuhan pada demonstrasi 21-22 Mei lalu menjadi bukti betapa hausnya para politisi ingin menggenggam kekuasaan dengan cara menghasut dan memprovokasi.

Yang dikuatirkan kini adalah apakah semangat kenegarawanan yang dimiliki Prabowo akan diikuti oleh politisi-politisi di sekitarnya.

Mungkin sebagian sudah bermimpi menjadi menteri atau jabatan lainnya. Tentu tidak semua akan tulus jika menerima kekalahan sambil menyaksikan lawan-lawan politik akan menikmati jabatan dengan fasilitas negara yang super mewah.

Namun demikian asumsi ini tentu tidak selamanya benar. Sebab sebagian tim sukses yang dikenal selama ini berjuang memenangkan Prabowo-Sandi dikenal memiliki reputasi politik yang baik. Saya berharap sikap Prabowo ini menjadi modal yang sama bagi pihak Joko Widodo dan Maaruf Amin.

Apapun putusannya, belum ada yang tahu selain dari kesembilan hakim yang pada awal pekan ini menggelar rapat permusyawaratan hakim.

Walaupun spekulasi soal putusan hakim sudah mulai terbaca, paling tidak mengacu pada putusan MK pada tahun 2014 ataupun atas dasar fakta persidangan selama sidang berlangsung.

Sebab sejumlah petitum yang diajukan tim hukum pada PHPU tahun 2014 memiliki kemiripan saat ini. Namun asumsi yang sifatnya spekulatif ini belum bisa dijadikan pegangan.