Cegah Pimpinan KPK Didanai Kelompok Teroris: Begini Langkah Pansel KPK
Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) bekerjasama dengan beberapa lembaga dalam proses penjaringan
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) bekerjasama dengan beberapa lembaga dalam proses penjaringan calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Tak seperti sebelumnya, tim Pansel Capim KPK periode kali ini meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri dan mendeteksi ada tidaknya calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme atau bahkan didanai kelompok terorisme.
"Bagi kami, bisa saja yang maju-maju ini di belakangnya ada pendanaan terorisme. Jadi apa salahnya kalau kita menginginkan bahwa komisioner KPK itu tidak ada yang terlibat radikalisme atau pendanaan terorisme?" kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih saat ditemui Tribun di kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Kamis (20/6).
Baca: Begini Alasan Ustaz Baequni Minta Maaf Sebar Hoaks KPPS Meninggal Diracun
Yenti mengatakan pelibatan kedua lembaga negara itu untuk menyikapi fenomena masifnya penyebaran paham radikalisme di masyarakat. Belum lagi, ada artikel dari penggiat media sosial Denny Siregar dan analisa Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane perihal adanya konflik di internal KPK antara "Polisi Taliban" dan "Polisi India", dengan merujuk pada ideologis dan cara kerja penanganan kasus.
Selain antisipasi radikalisme, Pansel Capim KPK juga berusaha mencegah calon pimpinan KPK yang terlibat narkotika, tak terkecuali potensi calon yang didanai kartel narkoba. Oleh karenanya, mereka juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menelusuri setiap calon pimpinan KPK.
Berikut petikan wawancara eksklusif Tribun dengan Ketua Tim Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih:
Apa yang melatarbelakangi tim Pansel Capim KPK melibatkan BNPT, BIN dan BNN dalam seleksi calon pimpinan KPK periode kali ini?
Beberapa anggota Pansel, tidak hanya saya karena ada Harkristuti Harkrisnowo dan Indriyanto Seno Adji dan lainnya, aware sekali bahwa radikalisme menjadi isu belakangan ini di masyarakat. Kemudian di BNPT dan BNN juga.
Kami berpandangan ini penting dan tidak semua lembaga mengizinkan ada radikalisme di sana. Kami enggak berbicara radikalisme itu atau yang lainnya.
Baca: Panglima TNI dan Menko Jadi Jaminan: Ini yang Dilakukan Eks Danjen Kopassus usai Keluar Sel
Walaupun begitu, ada terpengaruh statement dari wacana yang berkembang, bahwa di KPK kan ada kubu-kubu. Bahkan, IPW mengatakan di KPK itu ada Taliban dan ada Polisi India.
Jadi sejauh mana kebenarannya itu, kami putuskan komisioner yang kami pilih nanti yang tidak terpapar seperti itu. Bagaimana mengukurnya, maka itu kami minta bantuan BNPT dan BIN.
Bagaimana Pansel Capim KPK mengukur dan menilai adanya unsur radikalisme pada calon pimpinan KPK tertentu?
Bagi kami, bisa saja yang maju-maju ini di belakangnya ada pendanaan terorisme. Jadi, apa salahnya kalau kami menginginkan bahwa komisioner KPK itu tidak ada yang terlibat radikalisme atau pendanaan terorisme?
Dari 260 juta penduduk, kami mencari 10 orang yang nanti bakal diambil lagi 5 orang, dan dipastikan mereka tidak terpapar radikalisme maupun pendanaan terorisme. Masa iya yang terpapar yang kami pilih. Logikanya kami kan mencari yang terbaik.
Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengatakan Pansel gagal paham antara mencari pimpinan KPK dan terorisme. Apa pendapat Anda?
