Cegah Pimpinan KPK Didanai Kelompok Teroris: Begini Langkah Pansel KPK

Bukan hanya radikalisme, narkotika, dan pendanaan terorisme, tapi juga jangan pernah terlibat kejahatan-kejahatan lain yang kami minta tracking­-nya kepada kepolisian, jaksa, dan KPK.

Tim Pansel juga sudah menyambangi KPK beberapa hari yang lalu, apa dari internal KPK ada yang menyampaikan keberatan atas rencana kerja sama dengan BNPT dan BIN terkait radikalisme ini?

Kebetulan saat itu kami bertemu para komisioner, dan tak ada keberatan. Akan tetapi, kalau keberatan yang lain di media, saya tak memperhatikan.

Kalau boleh dibandingkan antara pendaftaran periode sekarang dan periode sebelumnya, bagaimana antusiasisme pendaftaran calon pimpinan KPK kali ini?

Saya belum bisa membandingkan, karena ini kan baru empat hari ya. Tapi kalau yang periode lalu hari pertama dan kedua itu kosong. Kalau sekarang hari pertama sudah ada 4 yang mendaftar.

Akan tetapi, biasanya hari pertama sampai minggu pertama itu masih sepi, nanti hari kedelapan sampai 14 hari kerja biasanya sudah banyak. Ya semoga dalam 14 hari kami mendapatkan jumlah yang memadai.

Bahaya sekali kalau yang mendaftar sedikit, sudah sedikit dan tidak layak menurut kami, karena kan persyaratan itu 40 sampai 65 tahun. Namun kan orang itu sesuai dengan yang kami butuhkan, terpaksa kami harus membuka perpanjangan 14 hari, tapi semoga saja tidak ada perpanjangan.

Anda bukan kali ini menjadi Pansel, karena periode sebelumnya Anda juga sudah menduduki posisi anggota Pansel. Lelah tidak menjadi anggota Pansel KPK?

Lelah sekali ya. Saya yang paling berat itu Pansel KPK. Mulai dari sorotannya dan lainnya. Artinya, kalau memang pemberantasan korupsi itu penting sekali untuk Indonesia, yang menyoroti kan banyak.

Kemudian kami harus mencari dan menjelaskan, apalagi sekarang era digital, era keterbukaan, semua mengkritisi, mem-bully. Baru mulai langsung dikritik semuanya. Didiamkan nanti dianggap benar, dilayani kami lelah sendiri. Makanya beberapa tahap tertentu saya jawab sejumlah kritik. Tahapannya berat ya, karena isu korupsi itu menjadi isu yang sangat penting.

Apakah Anda mengetahui di publik terjadi banyak spekulasi soal kunjungan Pansel ke Mabes Polri? Bahkan, ICW mengatakan akan ada konflik kepentingan jika pejabat Polri menjadi komisioner KPK. Bagaimana Anda merespons itu?

Yang jelas begini, tidak mungkin kami melarang (pejabat Polri mendaftar seleksi calon pimpinan KPK) , karena Undang-undang tidak melarang. Kami berpatokan ke sana, karena kami bekerja karena Undang-undang. Undang-undang menyebut bahwa komisioner terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Jadi, kalau saking semangatnya semua unsur masyarakat nanti kami bisa digugat. Belum lagi yang menentukan para komisioner KPK itu DPR. Jadi, kami tidak bisa langsung bilang tidak ingin ada polisi di KPK, karena tidak ada Undang-undangnya.

Apa pendapat Anda tentang rencana didaftarkannya Wakil Kabareskrim Irjen Pol Antam Novambar dan 8 pejabat Polri lainnya dalam seleksi calon pimpinan KPK?

Saya belum lihat. Sampai kemarin belum ada yang daftar dari polisi. Saya sendiri belum tahu, apakah itu isu atau rencana. Artinya belum tahu saya apakah itu sudah daftar atau enggak. Tapi tidak apa-apa, mau daftar 90 orang juga boleh.