PPDB
Massa Minta Presiden Jokowi Copot Mendikbud, Inilah Fakta Masalah Sistem Zonasi PPDB
Mulai memasuki masa penerimaan siswa baru. Sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Mulai memasuki masa penerimaan siswa baru.
Sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik.
Ada sejumlah fakta yang terkait dengan PPDB.
Sempat mencuat aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan akhirnya viral!
Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.
Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.
Baca: Oknum PNS Diduga Lecehkan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas, Terjadi Saat Pelatihan Keterampilan
Baca: 6 Artis Ini Pacari Orang Terdekat Mantan, Ada yang Kena Karma Ditinggal Nikah
Baca: Tahanan Kasus Curanmor Bikin Heboh di Rutan, Makan Kotorannya Sendiri Karena Ditakuti Makhluk Gaib
Baca: Pulau Kosong Jadi Tambang Uang, Lokasi Pra Wedding Masyarakat
Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:
1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud
Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.
Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.
"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.
Baca: Jessica Iskandar Ungkap Alasan Tulis Pesan untuk Mantan Suami Ludwig Waldburg
Baca: Hasil Semifinal Piala AFC 2019 - Becamex Binh Duong Menang, PSM Makassar Bakal Balas di Bogor
Baca: Terungkap 3 Fakta Suami Istri LIVE Hubungan Badan Berbayar Mie Istan
Baca: Ahok BTP Angkat Suara Soal Foto Makan Bareng Todung Mulya Lubis & Pimpinan KPK
Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.
Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.
2. Wali murid: Dampak sistem zonasi merugikan siswa
Sawitri mengatakan, pihaknya mengaku sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, antara lain dari pihak dinas hingga Mendikbud.
