Massa Minta Presiden Jokowi Copot Mendikbud, Inilah Fakta Masalah Sistem Zonasi PPDB

Dirinya meminta sistem zonasi dipersiapkan lebih matang konsep dan infrastrukturnya sebelum diberlakukan.

"Karena kami tahu, dampaknya akan carut marut seperti ini," jelasnya.

PPDB sistem zonasi memang dianggap baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun kondisi saat ini, infastruktur sekolah masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana, ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya.

3. Massa sempat adang mobil dinas dan minta tolong ke Gubernur

Puluhan wali murid yang didominasi ibu rumah tangga, sempat mengadang mobil dinas yang akan masuk ke area Gedung Negara Grahadi.

"Pak tolong hapus sistem zonasi. Sistem zonasi tidak adil," kata salah seorang pengunjuk rasa.

Tidak hanya itu, massa juga mendekati pintu gerbang gedung negara Grahadi dan berteriak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui mereka.

"Tolong Ibu Khofifah ambil tindakan. Bagaimana ini, anak saya tidak bisa sekolah," terang Astuti salah satu pengunjuk rasa.

4. Pemerataan yang tak adil, gara-gara Google Map

Massa pengunjuk rasa terus berdatangan jelang siang hari. Selain membentangkan spanduk protes, sebagian wali murid juga membawa putra dan putrinya yang gagal masuk sekolah negeri.

Seorang ibu yang enggan disebut namanya mangaku sangat dirugikan dengan PPDB sistem zonasi.

"Anak saya nilainya rata-rata 9, belajarnya tekun tapi gagal masuk sekolah negeri hanya karena model zonasi yang ditetapkan berdasarkan google map," kata warga Jalan Krukah ini.

Dia meminta pemerintah mengembalikan sistem PPDB seperti semula.

"Bukan hanya saja yang dirugikan, tapi banyak yang dirugikan," terangnya.