14 Kabupaten/Kota se Sulut Kompak Dapat Opini WTP BPK RI, 1 Daerah Ini TMP

14 Kabupaten/Kota se Sulut Kompak Dapat Opini WTP BPK RI, 1 Daerah Ini TMP

TRIBUNMANADO. CO. ID - BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Selasa (27/5/2019) siang.

LHP atas LKPD 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan wali Kota sambil disaksikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Olly Dondokambey.

Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 di antaranya berhasil meraih opini terbaik yakmi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias disclaimer.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya. Harry optimis seluruh kabupaten dan kota di Sulut mampu meraih WTP pada tahun depan.

"Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulawesi Utara 100 persen WTP," kata Harry.

Lanjut Harry, WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Baca: Para Pria yang Punya Ciri-ciri Seperti Ini Tidak Boleh Dinikahi Dalam Islam, Ada Dalilnya!

Baca: Djoni Tewas Ditikam, Tersangka Menyerahkan Diri ke Aparat Desa

Baca: DAFTAR Calon Menteri Kabinet Jokowi: Ada Gubernur Olly, Sandiaga Uno Bersaing dengan Tuama Manado

"WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," beber Harry.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan bahwa opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.

“Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba.

Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan Sulut atas terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/Kota. Olly optimis manajemen pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Harry Azhar Azis yang ditengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP," kata Olly.

Lanjut Olly, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah.

Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018 turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota. (ryo)

Daftar Pemda Peraih Opini BPK RI
1. Pemprov Sulut - WTP
2. Pemkab Minahasa - WTP
3. Pemkot Manado - WTP
4. Pemkot Bitung - WTP
5. Pemkab Sangihe - WTP
6. Pemkab Talaud - WTP
7. Pemkab Tomohon - WTP
8. Pemkab Minsel - WTP
9. Pemkab Minut - WTP
10. Pemkab Mitra - WTP
11. Pemkab Bolsel - WTP
12. Pemkab Boltim - WTP
13. Pemkot Kotamobagu - WTP
14. Pemkab Bolmut - WTP
15 Pemkab Sitaro - WTP
16. Pemkab Bolmong - TMP (Disclaimer)