Tutup Musrenbang dan RKPD 2020, Bupati Boltim Sehan Landjar Hasilkan Lima Point Perioritas

Laporan Wartawan Tribun Manado, Vendi Lera

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar tutup pelaksanan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Selasa (19/3/2019).

Pelaksanaan Musrembang dan RKPD 2020 dilaksanakan di aula kantor Bupati Boltim.

Kegiatan tersebut, dihadiri Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, Sekda Muhamad Assegaf, para anggota DPRD (Komisi II) Boltim, Bappeda Provinsi Sulut, jajaran Forkopimda, para Asisten, pimpinan SKPD, Camat serta para kepala desa dan BPD dari sejumlah desa.

Kata Sehan, hasil Musrenbang telah disepakati dan dibahas oleh seluruh pejabat yang terkait.

Sehingga bisa menghasilkan program perioritas sesuai ketentuan dan mekanisme, guna untuk dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2020 dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya bangga, karena hasil Musrengbang RKPD tahun 2020 ini dapat ditentukan dan disepakati bersama," ujar Sehan Landjar.

Baca: Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro Resmikan Pamsimas, Kampung Matole Tak Kesulitan Air Bersih Lagi

Baca: Tersingkir dari Piala Presiden 2019, Persib Bandung Lakukan Evaluasi Besar-besaran

Lanjut lima poin yang dihasilkan dalam Musrenbang RKPD 2020 Yakni, pelaksanan program kegiatan harus menuruti ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Kedua, adanya transparansi dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, adanya pertanggungjawaban dari pejabat pelaksana melalui laporan secara berkala kepada atasannya.

Keempat, memperhatikan unsur keadilan bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat. Kelima, adanya kepastian kegiatan harus mencapai target, tidak hanya fisik namum juga harus memperhatikan fungsionalnya.

Kepala Bappeda Boltim Ikhsan Panglima mengatakan, Pemkab Boltim akan fokus pada Tujuh program pembangunan daerah pada 2020 mendatang.

Menurut Ikhsan, pembangunan kawasan pariwisata dan pelestarian nilai-nilal budaya, pembangunan infrastruktur dasar dan penataan iklim investasi dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Baca: KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Ruang Menteri Agama, Arwani: Honor sebagai Pembicara dam Narasumber

Baca: Bentuk Keseriusan Pemkab Minahasa dalam Pembangunan

Selain itu, penanggulangan kemiskinan pendidikan, kesehatan dan social juga menjadi fokus ke depan. Pelestarian hutan, lingkungan hidup dan pencegahan penanggulangan bencana, dan pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Revitalisasl pertanian, perkebunan dan perikanan untuk membangun ketahanan pangan, masuk dalam prioritas kata Ikhsan.

Ikhsan menuturkan, konsultasi publik merupakan rangkaian proses penyusunan rencana kerja pemerintah secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan.

“Konsultasi publik yang dilakukan untuk mensinergikan program yang akan di laksanakan tahun 2020 sebagai bentuk penyesuaian visi-misi yang tertuang dalam RPJMD dan perubahannya,” kata Ikhsan.