Bawaslu Tomohon Ajak Kaum Milenial Stop Politik Uang

Bawaslu Tomohon Ajak Kaum Milenial Stop Politik Uang

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Anggota Bawaslu Sulut, Kenly Poluan, Kordiv Pengawasan, Humas, Hubal, mengatakan, Politik uang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Tetapi UU yang melarang politik uang menyatakan penindakan terhadap mereka yang melakukan politik uang bukan hanya peserta pemilu tapi setiap orang pada saat hari pungut hitung

"Jika terbukti bisa didenda dan dipenjara, itu tidak saja dikenakan kepada peserta pemilu tapi bisa diberikan kepada setiap orang, jika dilakukan pada pungut hitung," jelasnya saat tampil sebagai narasumber pada, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Selasa (12/03/2019) bertempat di RM, Cella Bakery, Tomohon yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon.

Dengan tajuk, "Peran strategis kaum milenial dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di Kota Tomohon".

Selain Poluan, Tampil sebagai Narasumber lainnya, Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Desy Soputan dan Korsek Bawaslu Tomohon, Anggota Bawaslu Sulut Mirwan Irvan Dokal, Muhamad Ibrahim tampil sebagai moderator.

Poluan juga menambahkam, jika peserta pemilu yang kedapatan melakukan politik uang, bisa dikenai sanksi administrasi hukum berupa, peringatan tertulis, tidak diikuti pada tahapan selanjutnya atau tertentu dan bisa dibatalkan kepesertaannya pada pemilu, ujarnya.

Lanjutnya, Intinya kita harus menolak politik uang, karena merugikan kita, agar juga tidak ada lagi korupsi.

"Yang dikorupsi itu uang kita juga yang bisa untuk peningkatan pendidikan, kesehatan atau bisa untuk akses rumah bagi yang terbatas ekonomi, gaji kita, atau subsidi pupuk untuk tani," ungkapnya.

"Jadi mari kita, pertama jangan menerima kalau dikasih uang, karena ada istilah lama dalam politik, dimana tidak ada makan siang gratis dalam politik," ungkap Poluan.

Dirinya menambahkan Kalau kita mau melihat anggota DPR bekerja dengan baik, maka stop Politik Uang.

"Pemilu itu bagian dari hidup kita, minimal menjaga diri kita sendiri dari politik uang," ungkapnya.

Poluan juga mengungkapkan, Pemilih Milenial berkisar 1/3 dari jumlah pemilih di Sulut.

"Kalau sepertiga ini pasti pengaruh," ujarnya.

Lanjut Poluan, hal Kedua yaitu tidak melakukan instrumen RAS untuk mengajak seseorang mendukung calon.