Diduga Kampanye di Luar Jadwal Pemilu, Ketum PA 212 Ditetapkan Tersangka

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah.

Diduga Kampanye di Luar Jadwal Pemilu, Ketum PA 212 Ditetapkan Tersangka
Warta Kota
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah.

Penetapan status tersangka itu diamini oleh pengacara Slamet, Mahendradatta.

"Benar, sesuai surat panggilannya," ujar Mahendradatta kepada BBC News Indonesia, Senin (11/2) dini hari WIB.

Status tersebut juga dikonfirmasi Wakil Kapolres Surakarta, AKBP Andy Rifai.

"Berdasarkan gelar perkara untuk melihat dari semua alat bukti, keterangan saksi, termasuk juga hasil pemeriksaan dari yang bersangkutan, penyidik menilai dan mengkaji melalui gelar perkara itu bahwa statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka," ujarnya kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Selanjutnya, Andy mengungkapkan, pemanggilan Slamet Ma'arif sebagai tersangka akan dilakukan pada Rabu, 13 Februari 2019 mendatang.

Ketika ditanya apakah Ketua Umum PA 212 itu akan langsung ditahan, Andy menyerahkan semua proses kepada penyidik.

"Setelah itu ditahan apa tidak, nanti melihat dulu dari Undang-Undang Pemilu kan maksimal dua tahun jadi kalau maksimal dua tahun tidak perlu penahanan," ujarnya.

Baca: Miljan Radovic Optimis Raih Kemenangan Jelang Laga Melawan Persiwa Wamena

Baca: Polsek Pinolosian Tegaskan Kasus Penemuan Mayat Belum Diambil Alih Polres Kotamobagu

Dalam surat panggilan Polresta Surakarta, sebagaimana dilaporkan sejumlah media di Indonesia, Slamet diminta menghadap ke Posko Gakkumdu, Polresta Surakarta, pada Rabu 13 Februari mendatang.

Dasar penetapan tersangka adalah Slamet diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman
12
Editor: Rhendi Umar
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved