Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Bolsel Ricuh dan Nyaris Bentrok

Rapat dengar pendapat antara PT Kawanua Kahuripan Pantera (KKP) dan 75 orang mantan karyawannya di DPRD Bolsel ricuh

Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Bolsel Ricuh dan Nyaris Bentrok
Tribun manado / Felix Tendeken
penandatangan surat kesepakatan bersama untuk kembali melaksanakan kegiatan yang sama, di mana PT KKP akan memberikan jawaban pasti atas tuntutan mantan karyawannya. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Rapat dengar pendapat antara PT Kawanua Kahuripan Pantera (KKP) dan 75 orang mantan karyawannya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ricuh dan nyaris bentrok, Rabu (14/11)

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdi Van Gobel tidak menemukan titik terang setelah berkali-kali beradu pendapat, dimana karyawan eks PT KKP menuntut agar pihak perusahan membayar seluruh pesangon yang menjadi hak mereka setelah di Putus Hubungan Kerja (PHK).

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD memberikan kesempatan kepada Faisal Martadinata bagian HRD PT KKP untuk menyampaikan alasan mengapa mem-PHK para pekerjanya.

"Secara terus menerus dari tahun 2000 sampai dengan 2018 PT KKP terus merugi. Total dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 221 miliar dan sampai pada 21 Juli 2018 perusahaan mengalami kerugian sampai dengan Rp 107 miliar," jelasnya.

Baca: Harga Kopra Anjlok, Kepala DPKP Bolsel Imbau Petani Jangan Tebang Pohon Kelapa

Selain itu kata dia dasar yang digunakan untuk melakukan PHK adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 164 ayat 1 dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahan tutup mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun.

"Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan seluruh hak karyawan sudah diberikan," jelasnya.

Sementara itu perwakilan eks PT KKP Andryawan Gonibala mengatakan, dasar PHK oleh perusahan adalah pasal 164 ayat 1 konsekuensinya perusahan harus ditutup.

"Tapi sampai saat ini, perusahaan masih jalan, maka kami minta Perusahaan harus membayar dua kali pesangon," pintanya.

Baca: Bupati Bolsel: ASN tak Disiplin, TKD-nya Dipotong 20 Persen!

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Bolsel Ruslan Paputungan mengatakan ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan pada rapat dengar pendapat hari ini.

"Saya menilai undang-undang yang dijadikan dasar untuk PHK ini tidak tepat apalagi tahun 2017 dan 2018 tidak menyampaikan hasil audit keuangan," jelasnya.

Situasi semakin memanas ketika tidak kunjung menemukan jalan keluar dan keputusan bersama, sehingga DPRD mengambil jalan tengah dengan melakukan penandatanganan kesepakatan oleh kedua pihak yang berselisih paham.

"Rapat dengar pendapat akan dilaksankan kembali pada tanggal 21 November," jelas Ketua DPRD Abdi Van Gobel. (lix)

Penulis: Felix Tendeken
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved