Antrean Solar Subsidi Mengular, Polda Sulut Operasi Penertiban Penyalahgunaan Barcode

Ringkasan Berita:

• Polda Sulawesi Utara perketat pengawasan distribusi BBM Subsidi.
• Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU tengah menjadi perhatian.
• Polda Sulut menegaskan bahwa solar subsidi harus disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polda Sulawesi Utara akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi menyusul fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulut, Winardi Prabowo, mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya disparitas harga antara solar subsidi dan BBM non-subsidi.

Menurut Winardi, situasi global yang dipengaruhi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut berdampak pada pasokan minyak dunia sehingga harga BBM mengalami kenaikan.

"Kalau solar subsidi di harga Rp6.800, sementara Dexlite sekitar Rp23.000. Artinya ada selisih lebih dari Rp15 ribu per liter. Disparitas harga ini sangat jauh," kata Winardi.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut memicu meningkatnya permintaan terhadap solar subsidi. Di sisi lain, kuota BBM subsidi yang disediakan pemerintah tetap terbatas sehingga antrean di SPBU semakin panjang.

Karena itu, Polda Sulut menegaskan bahwa solar subsidi harus disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"Kami berharap masyarakat yang memang berhak yang mendapatkan solar subsidi. Jangan sampai ada oknum atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan distribusi BBM subsidi," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Sulut telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait dan pihak Pertamina atas arahan Kapolda Sulut.

Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi untuk melaksanakan operasi penertiban terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan barcode.

Winardi mengungkapkan, salah satu modus yang kerap ditemukan adalah penyalahgunaan barcode pembelian BBM subsidi.

Menurut dia, tidak sedikit barcode yang diperjualbelikan. Bahkan dalam sejumlah kasus yang berhasil diungkap, ditemukan satu kendaraan menggunakan lebih dari satu barcode.

"Ada kendaraan yang memiliki beberapa barcode. Bahkan ada yang tidak sesuai dengan nomor polisi atau TNKB kendaraan yang digunakan. Ini menjadi salah satu modus penyalahgunaan BBM subsidi," ungkapnya.

Dalam operasi penertiban nanti, Polda Sulut akan melibatkan sejumlah instansi untuk melakukan pemeriksaan secara terpadu.

Dinas Pajak akan mengecek kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, sementara petugas lalu lintas akan memeriksa kesesuaian antara barcode, nomor TNKB, dan kondisi fisik kendaraan.