Evaluasi Kinerja Triwulan I 2026, Komisi IV DPRD Sulut Hearing Dinas Dikda dan Disnakertrans Pemprov

Ringkasan Berita:

• Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara.
• Komisi IV mendorong agar Pemprov Sulawesi Utara memperhatikan kesejahteraan guru honorer. 
• Pemprov Sulut mengajukan usulan 1.100 formasi ke Kemenpan-RB dan berharap kuota ini bisa terealisasi bertahap hingga 2027.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi IV DPRD Sulawesi Utara fokus melakukan pengawasan evaluasi program kerja pihak eksekutif di triwulan I 2026.

Terkait itu, Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara. 

Hearing ini berlangsung di ruang Komisi IV, gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Senin 11 Mei 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Louis Carl Schramm. Hadir juga Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian serta anggota, Prof Julyeta PA Runtuwene, Vionita Kuerah dan Muslimah Mongilong. 

Dalam hearing dengan Dinas Pendidikan Daerah, sejumlah hal mengemuka dan dibahas.

Mulai dari penerapan pembatasan gawai dan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di sekolah sejak Bulan Maret 2026.

Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Komisi IV.

"Instruksi Gubernur Sulut ini sebuah langkah maju bagi pendidikan, generasi muda kita," ujar Louis Schramm. 

Katanya, Instruksi Gubernur Sulawesi Utara ini selaras dengan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 tahun 2026.

Dikatakan, pembatasan gawai dan media sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif teknologi. 

Selain itu, Komisi IV mendorong agar Pemprov Sulawesi Utara memperhatikan kesejahteraan guru honorer. 

Menurut Komisi IV, sebaiknya para guru honorer ini diusulkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu sebagai apresiasi atas pengabdian dedikasi para guru honorer 

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh, memaparkan bahwa berdasarkan analisis data, Sulawesi Utara saat ini kekurangan sedikitnya 1.100 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. 

Kondisi ini semakin mendesak mengingat ada 226 guru yang memasuki masa pensiun pada tahun ini.

​Ia mengungkapkan adanya perubahan kebijakan signifikan dari pemerintah pusat.