Komisi II DPRD Sulut Minta Dinas Perkebunan Utamakan Petani, Efisiensi Anggaran Batasi Program

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Sulawesi Utara meminta Dinas Perkebunan Sulut memprioritaskan petani
• Meskipun, saat ini dukungan penganggaran sangat terbatas menyusul adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat
• Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh mengatakan, pihaknya memahami kondisi anggaran saat ini yang sangat terbatas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi II DPRD Sulawesi Utara meminta Dinas Perkebunan Sulut memprioritaskan petani. 

Meskipun, saat ini dukungan penganggaran sangat terbatas menyusul adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh mengatakan, pihaknya memahami kondisi anggaran saat ini yang sangat terbatas. 

"Karena itu, kami minta, Dinas Perkebunan melihat skala prioritas. Utamakan petani, demi masyarakat kita," kata politisi Golkar ini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat membahas KUA PPAS 2026, Selasa (28/10/2025). 

Sementara itu, Anggota Komisi II, Jeane Laluyan mengungkapkan, Disbun seharusnya memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan petani. 

"Misalnya bantuan benih, pupuk, alsintan dan lain-lain. Di tengah efisiensi anggaran, penanggulangan bencana pertanian perkebunan seperti serangan hama dan dampak perubahan iklim harus diutamakan," kata srikandi PDIP asal Manado ini. 

Ia mempertanyakan tidak ada lagi anggaran untuk program penyuluhan pertanian. "Ini memang kegiatan non fisik tapi dampaknya besar, menyentuh petani langsung," jelasnya lagi. 

Sementata itu, Angelia Wenas dari Demokrat meminta dinas menambah alokasi bantuan langsung yang menjadi program penunjang pemerintah. 

"Bantuan langsung ke masyarakat diatur alokasinya, proporsional per dapil sehingga ketika kami turun lapangan, paling tidak bisa mengakomodir meskipun belum semua," kata Angelia. 

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Selfie Paat mengungkapkan, pihaknya menyusun program kerja anggaran menyesuaikan dengan kebijakan anggaran saat ini. 

"Misalnya untuk penyuluhan, karena anggaaran terbatas, sudah tidak ada tapi kami pasti menyulut pada saat ada kegiatan turun lapangan. Bisa sekaligus," kata Paat. 

Katanya, program penanggulangan bencana pertanian untuk serangan hama penyakit tetap dianggarkan di UPTD Perlindungan Tanaman

"Mereka yang melakukan kunjungan ketika ada laporan. Sudah sekaligus dengan pestisida. Nah, jika ada penanganan begini, kami bisa sekaligus menyuluh," katanya lagi.(ndo)