Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

DPRD Sulut

Ketua KPID Sulut Truly Kerap Curhat ke Komisi I, Anggaran Minim Tetap Kerja Awasi Penyiaran

Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut. 

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Chintya Rantung
Fernando Lumowa/Tribun Manado
RDP - Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Sulut bersama KPID, Senin (13/10/2025). Ketua KPID Sulut Truly Kerap curhat ke Komisi I 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi I DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut. 

RDP ini dipimpin Ketua Komisi I, Braien Waworuntu yang didampingi Wakil Ketua Rheza Waworuntu.

Selain itu, turut hadir Koordinator Komisi I, Royke Anter serta anggota komisi, Raski Mokodompit; Feramitha Mokodompit; Muliadi Paputungan dan Henry Walukow. 

Dalam pertemuan ini, Ketua KPID Sulawesi Utara, dr Truly Kerap membeberkan, mereka sulit memaksimalkan fungsi pelayanan dan pengawasan penyiaran di daerah ini. 

"Meskipun kami terkendala anggaran tapi kami tetap bekerja. Kami tetap memonitor isi siaran TV dan radio," kata Dokter Truly.

Ia didampingi komisioner lainnya, Harianto; Youke Senduk dan Reidi Sumual. Sementara dua anggota, Pengasihan Amisan dan Rivan Kalalo tidak hadir. 

Katanya, KPID Sulawesi Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,56 miliar tahun ini. Alokasi tujuh bulan (Januari hingga Juli) sudah cair sebesar Rp 1,06 miliar pada Bulan Juli lalu. 

"Itu memang sangat terbatas untuk jasa penyiaran dan operasional saja," kata Truly. 

Diungkapkannya, meski dengan kondisi itu, KPID Sulawesi Utara tetap melakukan fungsi pengawasan siaran, edukasi penyiaran sehat. Meskipun memang, program itu belum maksimal. 

"Untuk turun lapangan, kami terpaksa menggunakan jasa penyiaran kami. Kalaupun ada kegiatan di pusat, itu pakai dana pribadi," kata mantan jurnalis TV ini. 

Ia mengungkapkan, untuk membantu operasional, pihaknya mengalokasikan sebagian dana untuk tenaga harian lepas. 

"Karena itu, kami sangat berharap, alokasi Rp 500 juta di APBD Perubahan bisa dicairkan untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Menanggapi kondisi in, Raski Mokodompit memberi apresiasi. Dengan anggaran yang terbatas tapi KPID Sulut tetap bekerja. 

"Kita tahu memang saat ini lagi efisiensi. Dana transfer saja dipangkas. Kita maklum. Makanya kita berdoa, semoga Pak Gubernur YSK bisa melakukan terobosan  sehingga bisa membantu soal anggaran," jelas politisi Partai Golkar ini. 

Sementara, Ketua Komisi I, Braien Waworuntu minta KPID kompak. Bekerja demi kemajuan daerah.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved