Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Heboh Sulawesi Utara

2 Berita Populer Sulut : 4 Hari TPA Ditutup Warga, 38 ASN Ikut Seleksi Jabatan Pemprov Sulut

Tayang: Minggu, 28 September 2025 15:14 WITA

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Handhika Dawangi

lihat foto

2 Berita Populer Sulut : 4 Hari TPA Ditutup Warga, 38 ASN Ikut Seleksi Jabatan Pemprov Sulut

Kolase/HO

POPULER - Dua berita populer Sulawesi Utara. Akses masuk TPA Sumompo ditutup warga selama 4 hari. 38 ASN ikut seleksi pejabat tinggi pratama eselon II Pemerintah Provinsi Sulut.

Baca Selanjutnya:

Daftar 7 Poin Rekomendasi yang Dihasilkan DPRD Sulut dari RDP Terkait Sulitnya Solar Subsidi

MANADO, TRIBUN - Dua berita populer Sulawesi Utara (Sulut) pekan ini. Senin 22 September 2025 - Minggu 28 September 2025.

- Akses masuk TPA Sumompo ditutup warga selama 4 hari

- 38 ASN ikut seleksi pejabat tinggi pratama eselon II Pemerintah Provinsi Sulut

1. Wali Kota Manado Andrei Angouw Angkat Batu

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Kota Manado, akhirnya kembali beroperasi setelah empat hari diblokade oleh warga sekitar.

Kebuntuan berakhir setelah Wali Kota Manado Andrei Angouw menemui warga di lokasi pada Jumat (26/9/2025) sekitar pukul 16.45 Wita.

Wali Kota datang bersama Kapolresta Manado Kombes Irham Halid dan Dandim 1309/Manado Kolonel Arh Yosip Brozti Dadi.

Mereka langsung menemui warga yang sejak beberapa hari menutup gerbang TPA Sumompo sebagai aksi protes atas pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di kawasan TPA.

Dialog pun digelar di satu rumah warga di area TPA. Dialog berlangsung alot.

Yasri Badoa selaku koordinator Lembaga Adat Masyarakat Bantik Buha (LAMBB), membeber sejumlah persoalan, termasuk kekhawatiran mereka bila IPLT beroperasi di situ.

Kata dia, puluhan tahun mereka hidup dengan udara yang tercemar bau sampah.

Selain itu, tak sedikit warga yang tidak lagi bisa mendapatkan air bersih, entah dari sungai maupun sumur karena kualitas air tanah sudah tercemar.

Mereka terpaksa membeli air untuk kebutuhan utama harian.

Keberadaan IPLT, lanjut dia, akan semakin mengancam mereka.

Pasalnya, lokasi pembangunan IPLT adalah kawasan TPA yang sudah seharusnya ditutup karena tidak lagi mampu menampung produksi sampah Kota Manado.

Apalagi, baru saja pemerintah pusat menegur karena pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan sistem open dumping.

Warga pun mengingatkan kembali janji pemerintah yang akan menutup TPA Sumompo pada November.

Kata Yasri, mereka tak ingin lagi bernegosiasi terkait tuntutan tersebut, baik soal penghentian IPLT dan penutupan TPA.

Selain dua hal itu, warga juga menyoroti masalah gaji buruh sampah.

Menurut Yasri, gaji yang seharusnya tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.

“Di mana sisanya? Ini yang kami pertanyakan,” kata Yasri.

Ia juga menyinggung soal pengurangan jumlah buruh yang dinilai tidak adil.

Dari enam pekerja dalam satu kelompok, kini hanya tersisa tiga. Begitu juga dari empat orang tinggal dua.

“Ini menyulitkan buruh, karena beban kerja tetap sama tapi tenaga berkurang,” kata dia.

Menjawab permintaan warga soal buruh, Andrei menyebut hal itu karena persoalan anggaran.

Ia berjanji akan memasukkan anggaran untuk gaji buruh pada APBD tahun depan.

Adapun terkait IPLT dan penutupan TPA, Andrei sulit memastikan.

Ia menyebut bahwa keputusannya tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Namun, warga terus mendesak dan meminta Andrei bertindak selaku pemimpin yang bisa memutuskan.

Sekitar 20 menit dialog yang alot itu, kedua pihak akhirnya mencapai titik temu.

Andrei menyatakan pembangunan IPLT dihentikan.

Dari rumah itu, mereka kemudian beranjak menuju gerbang TPA.

Sebagai tanda bahwa TPA dibuka kembali, warga meminta Andrei secara simbolis mengangkat batu yang sebelumnya dijadikan penghalang pintu masuk.

Dalam pernyataannya, Andrei memastikan pembangunan IPLT di kawasan tersebut tidak akan dilanjutkan.

"Torang so nda mo lanjut no mungkin (kemungkinan kita tidak akan melanjutkan)," kata dia.

Mendengar keputusan itu, warga di sekitar TPA langsung bersorak. Mereka menyambut gembira hasil pertemuan dengan pemerintah.
Tidak hanya warga, desakan kepada Wali Kota Manado menghentikan IPLT juga disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Manado.

Rapat tersebut sejatinya membahas pembicaraan tingkat II Ranperda Perubahan APBD Kota Manado Tahun 2025. Namun, rapat banjir interupsi.

Sejumlah anggota DPRD menyoroti masalah unjuk rasa di TPA Sumompo yang menyebabkan masalah sampah.

Anggota DPRD dari Partai Gerindra Ferdinand Dumais meminta pemerintah memperhatikan masalah penutupan TPA yang sudah berlarut-larut.

"Pada prinsipnya IPLT adalah program yang baik, tapi tetap memperhatikan kepentingan rakyat," katanya.

Nur Amalia dari PKS menyoroti masalah kurangnya sosialisasi sebagai pangkal permasalahan. "Tujuan yang baik namun tidak dapat terkomunikasi dengan baik," ujar dia.

Ia mengaku sudah melakukan kunjungan ke IPLT di Makasar. Pengoperasian IPLT di sana berjalan baik dan menguntungkan masyarakat sekitar.

"Untuk Kota Manado kami dukung, tapi mungkin bisa dicermati ada yang kurang tepat," katanya.

Pemkot Manado memang berupaya mewujudkan IPLT.

Pasalnya, produksi tinja di kota Manado sangat tinggi, mencapai 184 ton tinja setiap hari.

Per bulan 5.513 ton dan 67.074 ton per tahun.

Kepala Bapelitbangda Kota Manado Liny Tambajong menjelaskan, pembangunan IPLT sangat urgen di Manado.

"Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari darat, air, bahkan udara. Itu sebabnya IPLT sangat penting,” kata dia.

Menurut Liny, MCK dengan septic tank tak cukup menjamin sanitasi. Peran IPLT sangat vital.

"Septic tank yang tidak dikuras setiap 3 hingga 4 tahun sekali, bisa bocor ke tanah dan mencemari lingkungan," kata dia.

Pembangunan IPLT tak hanya soal kepentingan kesehatan. Juga merupakan kewajiban yang diatur undang undang.

Perda Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 41 dan 42 menyebut setiap orang berhak mendapatkan kualitas air yang baik dan wajib melestarikan serta menjaga dari pencemaran.
Bahkan, Pasal 61 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi upaya pemerintah dalam menyediakan IPLT.

"Karena itu pemerintah kota berkewajiban menyiapkan IPLT sebagai wujud nyata perlindungan kepada masyarakat," kata dia. (art/pet/dik/max)

2. Empat Pejabat BMR, 1 dari Toraja Utara Ikut Seleksi Eselon II Pemprov Sulut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memulai proses seleksi pejabat tinggi pratama eselon II.

Sebanyak 38 calon mengikuti proses uji kesesuaian jabatan atau job fit di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (25/9/2025).

Pelakana Tugas Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang menjelaskan, dari 38 peserta, ada 33 pejabat Pemprov Sulut dan 5 dari pemerintah kota dan kabupaten.

Dari 5 pejabat peserta tersebut, empat dari Bolaang Mongondow raya (BMR) dan satu dari Kabupaten Toraja Utara.

Empat pejabat BMR tersebut, dua di antaranya saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda).

Yakni Sekot Kotamobagu Sofyan Mokoginta dan Sekda Bolsel Arvan Ohy.

Dua pejabat BMR lainnya yakni Rio Lombone yang saat ini menjabat Kepala Inspektorat Bolmong dan Harris Sumanta yang menjabat Kadis PUPR Boltim.

Adapun satu peserta dari luar Sulut yakni Yorry Rommy Lesawengan yang saat ini menjabat Kadis Kepemudaan dan Olahraga Toraja Utara.

“Job fit ini bukan sekadar formalitas. Ini langkah strategis untuk memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dan sesuai dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur,” ujar Tahlis

Ia menegaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan.

“Bisa jadi pejabat tetap di posisi sekarang, bisa juga dipindahkan ke jabatan lain sesuai kompetensi. Semuanya tergantung hasil uji kesesuaian ini,” tambahnya. (ren/max)

Peserta Job Fit

Dr Denny Manggala

Dr Fransiscus Manumpil

Ch Talumepa

Syaloom Korompis

Dr Femmy Suluh

Clay Dondokambey

dr Kartika Devi Tanos

Rahel Rotinsulu

Dr Flora Krisen

Nova Pangemanan

Darwin Muksin