‘Mafia Solar’ Diduga Gandakan Barcode, Sopir Truk Mengeluh soal Antrian, Pertamina Beri Penjelasan

TRIBUNMANADO, AIRMADIDI – Para sopir dan pengusaha dump truk di Sulawesi Utara (Sulut) kembali menyuarakan keluhan terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Mereka mengeluhkan antrian panjang dan dugaan penyalahgunaan barcode oleh pihak yang bukan pemilik resmi.

Aktivis Sulut, William Luntungan, mengungkapkan hal ini saat berdiskusi dengan puluhan sopir dan pengusaha dump truk se-Sulut.

Ia menyebutkan, ada dugaan permainan di SPBU yang membuat barcode milik mobil dump truk bisa digunakan oleh pihak yang disebut ‘mafia solar’.

Dampaknya, barcode milik sopir dump truk terblokir sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk mengisi BBM.

"Diduga barcode itu digandakan oleh oknum di SPBU dan sampai ke tangan 'mafia solar' untuk melakukan pengisian berulang," kata William Luntungan saat berdialog dengan puluhan anggota Aliansi Dump Truk Sulut di sebuah rumah kopi di Desa Sukur, Kabupaten Minut, Selasa (16/9/2025) malam.

Menurutnya, proses pengurusan pembukaan blokir barcode juga sulit. Pihaknya mewakili Aliansi Dump Truk Sulut meminta adanya solusi konkret.

"Untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan ini, kami akan gelar aksi melibatkan ratusan mobil dump truk di kantor DPRD Sulut dan Kantor Gubernur Sulut," ujarnya.

William menegaskan masalah ini sudah menjadi persoalan klasik yang harus diatensi pemerintah dan Pertamina.

Menanggapi keluhan tersebut, SBM 1 Pertamina, Agung Afrizal, di sela-sela rapat Selasa malam menyampaikan bahwa pihaknya meminta masyarakat menyampaikan informasi melalui sambungan WA untuk ditindaklanjuti.

Terkait keluhan sopir dump truk, Agung menjelaskan Pertamina menyalurkan stok BBM ke SPBU dan melayani pelanggan yang sudah terdaftar lewat program Subsidi Tepat (barcode).

"Lewat barcode konsumen bisa melakukan pengisian sebagai bentuk pengawasan. Kemudian penyaluran di SPBU kami melakukan pengawasan, kalau ada pengisian berulang, tidak sesuai SPBU lakukan pembinaan," kata Agung Afrizal lewat sambungan telepon WA, Selasa (16/9/2025) malam.

Ia menambahkan, ada beberapa SPBU yang telah diberikan sanksi dan pembinaan ketika terbukti melakukan pelanggaran.

Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan antrian pengisian solar subsidi.

Namun, Agung menegaskan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada ‘mafia solar’ yang beroperasi di luar SPBU.