Demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara Berakhir Kondusif, Ketua GMNI Manado Puas: Kami Menang

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Demonstrasi di Kantor DPRD Sulawesi Utara berakhir kondusif.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Geram Sulut menggelar unjuk rasa, Kamis (4/9/2025) siang.

Mereka kemudian membubarkan diri sekira pukul 18.00 Wita.

Ketua DPC GMNI Manado Hizkia Rantung mengaku bersyukur dalam aksi kali ini bisa berlangsung dengan baik.

"Bisa dikatakan dalam aksi kali ini kami menang," katanya saat diwawancarai Tribun Manado.

Katanya, segala tuntutan yang disampaikan telah disepakati dan ditandatangani oleh anggota DPRD Sulut secara kelembagaan.

"Kami sangat merasa puas dalam aksi kali ini," katanya.

Hizkia Rantung mengatakan mereka melakukan aksi dengan damai dan elegan.

"Hal ini membuat anggota dewan mengikuti pola yang dimainkan oleh massa aksi, sehingga tuntutanya bisa diterima," kata dia.

Dia berharap penandatanganan tersebut bukan hanya sekedar seremoni di depan massa aksi.

"Kiranya bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan ataupun teknokratis," ujar dia.

Kata dia, tuntutan yang disampaikan bisa dibahas dalam rapat dengan para anggota dewan yang lain.

"Supaya dapat memperjuangkan apa yang telah kami sampaikan," jelasnya.

Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Geram Sulut yakni GMNI Manado, PMII Metro, HMI Manado, PMKRI Manado, IMM Manado, OI Manado.

Selain itu ada juga sejumlah warga Kalasey 2, warga Pondol Keraton, warga Manado Utara, serta sejumlah masyarakat sipil lainnya.

Aliansi Geram Sulut, Geram merupakan akronim dari Gerakan September Hitam.

Tuntutan Aliansi Geram Sulut:

1. Evaluasi dan Reformasi Rezim Prabowo - Gibran

2. Reformasi Menyeluruh DPR

3. Tolak Militerisasi Ruang Sipil

4. Transformasi Partai Politik dan Revisi UU Pemilu

5. Copot Kapolri dan Reformasi Polri

6. Sahkan UU Masyarakat Adat, Perampasan Aset, PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan Tanpa Skema Omnibuslaw

7. Tolak Revisi RKUHP Tanpa Partisipasi Bermakna

8. Naikkan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5 persen - 10.5 persen.

9. Cabut PP 35/2021 Tentang Outsourcing dan Kontrak Kerja

10. Bentuk Satgas PHK

11. Reformasi Kebijakan Perpajakan

12. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM

13. Bangun Industrialisasi Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Utara.

14. Berikan Jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Terhadap Pekerja Sektor Informal Lewat Perda Sulut

15. Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Wilayah Agraria dan Kemaritiman

16. Mendesak DPRD Sulut untuk Mendorong Pemprov Sulut agar Segera Mengesahkan Pergub Disabilitas.

17. DPRD Sulut Wajib Mendesak Polda Sulut untuk Mempercepat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

18. Hentikan dan Usut Tuntas Represifitas Aparat Terhadap Massa Aksi

19. Hentikan Pelibatan dan Tindak Tegas Ormas dalam Pengamanan Massa Aksi

(TribunManado.co.id/Ico)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.