Kantor DPRD Sangihe Sempat Mati Lampu Saat Aksi Damai Ratusan Nakes

Ringkasan Berita:

• Sekitar 150 tenaga kesehatan Persatuan Nakes Sangihe menggelar aksi damai di Kantor DPRD, Senin (2/2/2025), dipimpin dr. Ceni Polakitang dan berlangsung tertib.
• Saat audiensi berlangsung, kantor DPRD sempat mengalami pemadaman listrik, namun proses mediasi tetap dilanjutkan dan berjalan kondusif.
• Nakes menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan, termasuk mempertahankan pembagian jasa BPJS, prioritas dana untuk obat, penyetaraan TPP paramedis, serta menolak pemotongan kesejahteraan.

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sempat dihebohkan dengan kondisi mati lampu saat ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Persatuan Nakes Sangihe (PNS) menggelar aksi damai, Senin (2/2/2025).

Aksi damai tersebut dipimpin langsung oleh dr. Ceni Polakitang dan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Massa aksi mulai berkumpul di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna sekitar pukul 13.00 WITA, sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Kepulauan Sangihe sekitar pukul 13.30 WITA.

Baca juga: Gugatan BBM Minyak Tanah di Kaluwatu Sangihe Dicabut, Perkara Dinyatakan Selesai

Sekitar 150 orang tenaga kesehatan tiba di Kantor DPRD dan menyampaikan orasi secara bergantian sambil membawa spanduk, banner, serta poster berisi tuntutan terkait kesejahteraan dan kebijakan pengelolaan jasa pelayanan kesehatan.

Sekitar pukul 14.00 WITA, massa aksi memasuki ruang sidang DPRD Kepulauan Sangihe untuk mengikuti agenda mediasi dan audiensi bersama para wakil rakyat. 

Namun, pada saat audiensi berlangsung, kantor DPRD dilaporkan sempat mengalami pemadaman listrik. 

Meski demikian, proses audiensi tetap dilanjutkan dan berjalan dalam suasana kondusif.

Dalam tuntutannya, Persatuan Nakes Sangihe meminta agar persentase pembagian jasa pelayanan BPJS yang telah disepakati dalam rapat internal RSD Liun Kendage Tahuna serta telah dibacakan dalam rapat paripurna DPRD tidak diubah. 

Mereka juga menolak penggunaan jasa pelayanan BPJS sebagai solusi untuk menutupi defisit anggaran rumah sakit.

Selain itu, massa aksi menuntut agar dana BPJS diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, khususnya pengadaan obat-obatan, serta tidak digunakan untuk pengeluaran yang dinilai tidak mendesak. 

PNS juga meminta penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) paramedis RSD Liun Kendage Tahuna dengan TPP paramedis puskesmas, serta menolak segala bentuk pemotongan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan tenaga kesehatan terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaksana layanan kesehatan di lapangan.

Meski demikian, PNS menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai sebagai sarana penyampaian aspirasi yang konstruktif.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa aksi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepulauan Sangihe yang telah menerima dan memfasilitasi penyampaian aspirasi tenaga kesehatan.