Akhirnya Terungkap Modus Immanuel Ebenezer Peras Pemohon Sertifikasi K3, Naikkan Tarif 20 Kali Lipat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jumat (22/8/2025) sore.

Kini akhirnya terungkap modus Wamenaker dan kawan-kawan dalam memeras pemohon sertifikasi K3.

Wamenaker adalah singkatan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Ini adalah jabatan dalam pemerintahan Indonesia yang membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Wakil menteri bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan yang ada di Kementerian.

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengungkap modus operandi Immanuel Ebenezer dan kawan-kawannya.

Dalam kasus ini ada 11 orang termasuk Noe ditetapkan tersangka KPK.

Pemersan itu terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8/2025) malam.

Setyo mulanya mengungkapkan sertifikasi K3 merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh buruh di bidang pekerjaan tertentu.

"Tenaga kerja atau buruh pada bidang tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Dalam memberikan sertifikasi tersebut, Setyo menuturkan harus diberikan oleh personel yang memiliki lisensi K3.

Namun, hal tersebut justru dijadikan peluang bagi Noel dkk untuk melakukan pemerasan.

Setyo mengatakan Noel dkk tega menaikkan tarif pengajuan sertifikasi hingga 20 kali lipat dari harga yang sudah ditentukan pemerintah.

"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," katanya.