Daftar 11 Poin Anggaran yang Alami Kenaikan dalam APBN 2026 Rp 3.842,7 Triliun

- Belanja kementerian lembaga tercatat Rp 1.510,55 triliun naik dari anggaran di RAPBN senilai Rp 11.498,25 triliun.

- Belanja non kementerian lembaga sebesar Rp 1.639,19 triliun dari semula Rp 1.638,24 triliun. 

- Transfer ke daerah juga mengalami kenaikan drastis dari semula Rp 649,99 triliun, disepakati menjadi Rp 692,99 triliun.

- Keseimbangan primer naik dari semula Rp 39,37 triliun menjadi Rp 89,71 triliun.

- Defisit juga mengalami kenaikan sejalan dengan anggaran kenaikan pada postur belanja negara. Sebelumnya defisit dirancang Rp 638,81 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun DPR dan pemerintah menyepakati defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,15 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

- Pembiayaan juga naik dari sebelumnya Rp 638,81 triliun menjadi Rp 689,15 triliun.

Ada Perubahan Anggaran

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya menyatakan, pemerintah mengajukan revisi atau perubahan defisit Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. 

Semula defisit RAPBN 2026 sebesar Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kemudian dirubah menjadi Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB. Defisit ini naik Rp 56,2 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, perubahan ini telah disepakati oleh Banggar DPR. 

Kata dia, kenaikan defisit ini didorong adanya perubahan dari postur belanja negara.

"Belanja negara yang awalnya Rp 3.786,49 triliun, dengan adanya surat dari pemerintah belanja negara naik menjadi Rp 3.842,72 triliun atau ada kenaikan Rp 56,32 triliun," ujar Said dalam Rapat Banggar dengan Menteri Keuangan, di Kompleks Parlemen, Kamis (18/9/2025) lalu.

Said mengatakan, postur anggaran belanja negara naik didorong oleh kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 13,2 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun dari semula Rp 3.136,5 triliun.

Belanja K/L naik Rp 12,3 triliun dari semula RP 1.498,3 triliun menjadi Rp 1.510,5 triliun. Belanja non KL dari semula Rp 1.638,2 triliun menjadi Rp 1.639,2 triliun.

Kemudian juga transfer ke daerah (TKD) naik Rp 43 triliun dari semula Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.