Daftar 5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Partainya, Ternyata Ini Alasannya

Selain Sahroni, Partai NasDem mencopot anggota DPR Nafa Indria Urbach usai pernyataan kontroversialnya tentang tunjangan rumah untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta.

Baik Sahroni maupun Nafa sama-sama dicopot usai muncul desakan dan aspirasi masyarakat yang memprotes pernyataan kontroversialnya.

Selebritas perempuan ini sempat mengatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bukan kenaikan fasilitas, melainkan merupakan kompensasi karena negara tak lagi menyediakan rumah jabatan.

Dia juga beralasan bahwa tunjangan tersebut diperlukan lantaran dirinya kerap terjebak macet di perjalanan dari rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan menuju ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta.

Nafa sempat menyampaikan permintaan maaf sebelum akhirnya dinonaktifkan oleh Partai NasDem.

3. Eko Patrio

PAN turut mengikuti langkah Partai NasDem yang mencopot kader mereka dari kursi anggota dewan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN memutuskan untuk mencopot Eko Hendro Purnomo alian Eko Patrio mulai 1 September 2025.

PAN beralasan, pencopotan dilakukan untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

Sebelumnya, komedian yang kini menjadi anggota dewan itu juga pernah tersandung skandal kontroversial usai mengunggah video parodinya saat menanggapi kritik terhadap anggota dewan yang berjoget pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

4. Uya Kuya

Tak hanya Eko Patrio, PAN juga menonaktifkan Surya Utama atau Uya Kuya usai kontroversinya yang ikut berjoget di aun TikTok Eko Patrio.

Mantan selebritas ini sempat menyampaikan permohonan maaf. Namun, hal itu tidak meredam kemarahan publik.

Rumah Uya bahkan menjadi sasaran penjarahan pada 30 Agustus 2025 silam. Nasib yang sama juga dialami oleh Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio.

5. Adies Kadir

Golkar mengambil langkah untuk mencopot Adies Kadir dari anggota DPR mulai 1 September 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, keputusan ini diambil usai Wakil Ketua DPR RI itu menuai kritik setelah menjelaskan kenaikan tunjangan anggota dewan.

Meski demikian, belakangan Adies tampak meralat pernyataan tersebut.