Hadiri Forum Ekonomi, Ini Pesan Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Noviar Rahmad menegaskan bahwa halal saat ini telah berkembang menjadi bagian dari sistem kepercayaan dalam ekonomi modern.

Menurutnya, halal tidak lagi sekadar berkaitan dengan jaminan produk, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, kualitas layanan, keberlanjutan usaha, dan tata kelola ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan demikian halal bergerak menjadi ekosistem nilai, ekosistem kepercayaan, dan ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, inovasi, dan pembiayaan pariwisata industri kreatif hingga gaya hidup masyarakat,” ujarnya.

Sri Sultan juga menilai forum semacam ini penting sebagai ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi syariah Indonesia ke depan.

Perguruan Tinggi Perkuat Fondasi Pengembangan Ekonomi Syariah

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, menegaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun ketahanan ekonomi bangsa.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari regulasi, sertifikasi, pembiayaan, riset dan inovasi, penguatan rantai pasok, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Ia menilai ekosistem yang kuat akan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar nasional maupun global.

Jawa Timur Bagikan Praktik Baik Pengembangan Ekosistem Halal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan pengalaman Jawa Timur dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Menurut Khofifah, pengembangan ekosistem halal membutuhkan komitmen jangka panjang, penguatan sumber daya manusia, literasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memastikan rantai produksi pangan halal berjalan secara menyeluruh, termasuk melalui sertifikasi rumah potong hewan dan rumah potong unggas.

“Dari nol RPH (Rumah Potong Hewan) Halal, sekarang semua RPH di Jawa Timur sekarnag sudah halal,” ucapnya.

“Setelah itu kita masuk pada RPU (Rumah Potong Unggas) dari nol sekarang semua RPU sudah halal,” lanjutnya.

Menurut Khofifah, prinsip halal harus diterapkan dalam seluruh proses produksi agar masyarakat memperoleh jaminan terhadap produk yang dikonsumsi.