Daftar Sekolah Kedinasan Baru yang Dibuka 2026, Kuliah Gratis Lulus Langsung Jadi CPNS

Ringkasan Berita:

• Tahun 2026 akan ada 2 sekolah kedinasan baru dari dua kementerian, sehingga peluang lolos dan diangkat menjadi CPNS semakin besar.
• Pendaftaran sekolah kedinasan dilakukan serentak melalui portal resmi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN), biasanya dibuka pada Mei–Juni.
• Sekolah kedinasan diminati karena kuliah gratis, fasilitas asrama dan pendidikan lengkap, serta lulusannya langsung diangkat menjadi CPNS.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Peluang menjadi aparatur sipil negara (ASN) lewat jalur sekolah kedinasan semakin terbuka di tahun 2026.

Pemerintah menyiapkan dua sekolah kedinasan baru di bawah naungan dua kementerian, memperluas pilihan sekaligus meningkatkan kesempatan bagi calon peserta untuk lolos seleksi dan langsung diangkat menjadi CPNS setelah lulus pendidikan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses pendaftaran akan dilakukan secara terpusat melalui portal resmi milik Badan Kepegawaian Negara, yang umumnya dibuka pada periode Mei hingga Juni.

Dengan tambahan institusi baru ini, persaingan diperkirakan tetap ketat, namun peluang pun kian terbuka lebar.

Baca juga: Kapan Pencairan THR PNS, PPPK, TNI dan Polri? Ini Jadwal dan Besaran Nominal yang Akan Diterima

Sekolah kedinasan tetap menjadi favorit karena menawarkan kuliah gratis, fasilitas asrama, serta pendidikan yang terstruktur.

Keunggulan utamanya, lulusan sekolah kedinasan langsung diangkat menjadi CPNS sehingga menjamin prospek karier di instansi pemerintah.

Karena itu, ke depan bakal ada kesempatan luas dengan dua sekolah kedinasan yang siap berdiri.

2 sekolah kedinasan baru 2026, siap dibuka

Kedua sekolah kedinasan baru ini merupakan pecahan dari Kemenkumham.

Pada tahun 2024, Kemenkumham melebur dua sekolah kedinasan yang sudah ada. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dilebur menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).

Tujuan peleburan dua kampus ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Namun Presiden Prabowo memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian. Yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saat ini, kewenangan Poltekpin dikelola oleh Kementerian Hukum.

Sementara ada prodi yang berkaitan dengan keimigrasian yang lebih pas dikelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baru-baru ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah mendapat lampu hijau dari Kemdiktisaintek untuk pendirian sekolah kedinasan baru. Berikut rangkuman Kompas.com: