Akhirnya Terungkap Cara Prabowo Subianto Bujuk Budi Arie Setiadi Gabung Gerindra, 3 Bulan Digoda

Ringkasan Berita:1.Meski belum resmi, Budi Arie sudah menegaskan tidak akan berlabuh ke partai lain selain Partai Gerindra pimpinan Prabowo.

 

2.Bahkan, Budi Arie berharap para kader Projo mengikuti jejaknya meski ia menegaskan hal tersebut bukanlah paksaan.

 

3.Di sisi lain, sikapnya ini sejalan dengan keputusan bahwa Projo tidak bakal berubah menjadi partai politik (parpol).

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prabowo Subianto dianggap berhasil membujuk Budi Arie Setiadi bergabung ke Partai Gerindra.

Budi Arie Setiadi (lahir 20 April 1969) adalah politikus dan mantan wartawan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia.

Sebelumnya, di bawah kepemimpinan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, ia menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia dari 17 Juli 2023 hingga dibubarkannya Kabinet Indonesia Maju. 

Baca juga: Terungkap Singkatan dari PROJO, Budi Arie Setiadi Sebut Bukan Pro Jokowi, Kini Akan Ganti Logo

Menggantikan Johnny Gerard Plate yang terlibat korupsi, setelah menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode 2019–2023.

Ia pernah menjadi pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu. Ia dan Projo juga secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tak lama waktu yang dibutuhkan agar Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) tersebut untuk bergabung.

Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, telah terang-terang mengungkap langkah politiknya dengan menyebut bakal bergabung ke Partai Gerindra.

Partai Gerakan Indonesia Raya (disingkat Gerindra) adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi populisme sayap kanan dan nasionalis.

Dibentuk pada tahun 2008, Gerindra berfungsi sebagai kendaraan politik mantan jenderal ABRI, sekaligus Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto

Hal ini disampaikannya saat Kongres III Projo yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

“Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie.

Dia mengatakan langkah politiknya itu diambil demi mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia.

“Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi.

Meski belum resmi, Budi Arie sudah menegaskan tidak akan berlabuh ke partai lain selain Partai Gerindra pimpinan Prabowo.

“Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini,” ujarnya.

Bahkan, Budi Arie berharap para kader Projo mengikuti jejaknya meski ia menegaskan hal tersebut bukanlah paksaan.

Di sisi lain, sikapnya ini sejalan dengan keputusan bahwa Projo tidak bakal berubah menjadi partai politik (parpol).

“Projo tidak akan menjadi partai. Kami akan bergabung,” ujar Budi Arie.

Digoda Prabowo 3 Bulan Lalu saat Kongres PSI

Bak gayung bersambut, keinginan Budi Arie untuk bergabung ke Partai Gerindra disampaikannya tiga bulan setelah Prabowo sempat menggoda mantan Menteri Koperasi (Menkop) itu.

Adapun godaan Prabowo itu disampaikannya saat Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.

Ketika itu, Budi Arie yang masih menjabat sebagai Menkop, digoda oleh Prabowo apakah mau bergabung ke partai yang dipimpinnya atau partai yang dinahkodai oleh putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

“Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini masuk PSI kau? Bukan? PSI atau Gerindra kau?” canda Prabowo disambut tawa para peserta kongres.

Empat hari setelah pernyataan Prabowo itu, Budi Arie pun menjawab akan tegak lurus pada perintah Presiden.

"Sebagai pembantu Presiden Prabowo, saya tegak lurus dengan perintah dan arahan presiden," katanya pada 24 Juli 2025.

Kala itu Budi Arie mengaku ingin fokus mengurus rakyat bersama jajaran Kementerian Koperasi yang masih dipimpinnya.

"Saat ini saya dan segenap jajaran di kementerian Koperasi sedang fokus ngurus rakyat. Fokus agar program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini bisa memberi dampak bagi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menegaskan bakal mendukung partai yang mengurusi rakyat.

"Saya ikut perintah Presiden saja. Partai Politik yang setia di garis rakyat pasti saya dukung," tambahnya.

Selain Gerindra, Kader Projo juga Diajak Gabung ke PSI

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, mengungkapkan adanya ajakan bagi kader Projo untuk bergabung ke PSI.

Kendati demikian, dia tidak menampik adanya ajakan dari partai selain PSI untuk bergabung, termasuk Partai Gerindra.

"Tapi jujur kami akui, kader-kader Projo di bawah, oleh teman-teman PSI untuk diajak gabung secara orang-perorangan. Demikian juga ada juga (ajakan) dari partai-partai lain seperti Gerindra, di Golkar," katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube Tribunnews pada Jumat (31/11/2025) lalu.

Di sisi lain, Freddy juga mengatakan adanya syarat dari Jokowi jika Projo memang berujung menjadi parpol yaitu ingin agar nantinya menjadi partai 'Super Tbk.

Lebih jauh, Freddy mengatakan 'partai Super Tbk' yang dimaksud Jokowi yakni adanya transparansi hingga ketua umum harus dipilih oleh seluruh anggota.

"Kalau memang saya harus berpartai, saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun, seperti partai-partai konvensional."

"Saya mau itu harus menjadi partai Super Terbuka yaitu dari sisi transparansi lalu ketua umumnya dipilih oleh seluruh anggota partai," kata Freddy menirukan perkataan Jokowi.

Baca juga: Budi Arie Sebut Projo Akan Dukung Partai Gerindra, Ini Kata Dasco

Tak sampai di situ, dari sisi operasional, Jokowi juga ingin agar Projo tidak membangun kantor-kantor, tetapi cukup aktif terkait kepengurusannya secara online.

Freddy menuturkan langkah tersebut diinginkan Jokowi demi menghemat operasional Projo.

Jokowi, kata Freddy, khawatir jika operasional Projo membengkak ketika menjadi partai, maka para kader akan mencari cara untuk menutupi biayanya melalui korupsi.

"Memungkinkan tidak, kantor-kantor itu dibuat secara online karena diskusinya demi menghemat operasional partai."

"Karena kalau partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama yaitu biaya operasional besar. Lalu nanti akan terjebak mencari anggaran-anggaran dari APBN," jelasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam/Reza Deni)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.