Utang Kereta Cepat Whoosh Capat Rp116 T, Luhut: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung

Ringkasan Berita:

• Utang kereta cepat Whoosh jadi perhatian karena nilainya fantastis
• Luhut tanggapi soal Utang Jumbo Whoosh capat Rp116 Triliun
• Sebut tidak ada Transportasi publik di Dunia yang untung

TRIBUNMANADO.CO.ID - Soal polemit utang kereta cepat Whoosh tengah menjadi perhatian.

Whoosh juga dikenal sebagai Kereta Cepat Jakarta–Bandung, adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/h

Berikut ini pernyataan dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Menteri Keuangan Purbaya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab soal utang kereta cepat Whoosh yang tembus Rp116 triliun.

Kepada awak media, Luhut mengatakan tidak ada transportasi publik yang menguntungkan negara.

Yang ada, kata Luhut, negara harus menanggung subsidi untuk rakyatnya.

Meski demikian, subsidi tersebut harus terukur dan tidak sembarangan diberikan.

Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu awak media di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

"Tidak ada public transportation di dunia ini yang menguntungkan."

"Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," kata Luhut dilansir YouTube Tribunnews.

Lebih lanjut soal utang Whoosh, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh ini.

Prabowo, kata Luhut, selanjutnya akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek kereta cepat.

Di sisi lain, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.

Dijelaskannya, Prabowo dan Rosan dalam hal ini negara telah sepakat menyelesaikan utang proyek ini bersama.

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin."

"Jadi supaya berlanjut, saya sudah bertemu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama."

"Sama dengan LRT, mungkin ada gap berapa triliun itu nanti kita cicil, sehingga dengan itu kita bisa jalan," jelas Luhut.

Ribut-ribut soal Siapa Bayar Utang Whoosh

Proyek Whoosh ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Jumlah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurut Purbaya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," ungkap Purbaya.

Purbaya menilai sebaiknya utang proyek Whoosh diselesaikan Danantara sebab KCIC di bawah Danantara.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya.

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennnya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Tanggapan Menkeu Soal Utang Whoosh Minta Dibayar Pakai APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ngotot meminta pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ada pembahasan, tapi mereka bilang, mereka akan mempelajari lagi seperti apa," ujar Purbaya di Wisma Danantara, dikutip Kamis (16/10/2025).

"Mereka ngotot aja," imbuhnya menegaskan.

Menurut Purbaya, deviden yang dimiliki Danantara cukup mampu untuk menutup utang PT KCIC. Dia juga meyakini laba tahunan yang diterima Danantara melebihi dari utang tersebut.

"Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak," tegas Purbaya. 

Selain itu, Purbaya juga menyinggung soal kebijakan Danantara yang menempatkan sebagian besar dananya dalam obligasi pemerintah. 

"Saya tadi sempat kritik, kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong," tutur Purbaya.

Meski begitu, Menkeu Purbaya bakal masih menunggu hasil kajian dan usulan dari Danantara, sekaligus arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya," ungkapnya.

Artikel telah tayang di Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Nitis Hawaroh