Utang Kereta Cepat Whoosh Capat Rp116 T, Luhut: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin."

"Jadi supaya berlanjut, saya sudah bertemu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama."

"Sama dengan LRT, mungkin ada gap berapa triliun itu nanti kita cicil, sehingga dengan itu kita bisa jalan," jelas Luhut.

Ribut-ribut soal Siapa Bayar Utang Whoosh

Proyek Whoosh ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Jumlah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurut Purbaya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," ungkap Purbaya.

Purbaya menilai sebaiknya utang proyek Whoosh diselesaikan Danantara sebab KCIC di bawah Danantara.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya.

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.