Jejak Presiden Soekarno pada Malam Kelam 30 September 1965

Gagasan ini dimaksudkan untuk menjembatani tiga kekuatan utama politik Indonesia kala itu, yaitu militer, kelompok Islam, dan kaum komunis.

Meski terus dikampanyekan, konsep Nasakom tidak bertahan lama.

Apalagi, setelah peristiwa G30S, posisi PKI semakin terdesak karena dituding sebagai dalang tragedi tersebut.

Masyarakat kemudian mendesak Soekarno untuk segera membubarkan PKI, tetapi ia tetap tidak bergeming.

Sikapnya ini menimbulkan dugaan bahwa ia memiliki keterlibatan dalam G30S.

Soekarno juga sempat menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama peristiwa itu.

Kendati demikian, tudingan tersebut tidak pernah terbukti.

Seusai peristiwa G30S, Soekarno menegaskan bahwa PKI sebagai partai tidak terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal, melainkan hanya oknum-oknum tertentu yang bertindak di luar kendali.

Pernyataan ini justru menimbulkan kekecewaan rakyat, yang kemudian tidak hanya menuntut pembubaran PKI, tetapi juga mendesak agar Soekarno turun dari jabatannya.

Puncak tekanan terjadi pada 11 Maret 1966. Pada hari itu, Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto meminta Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi situasi.

Dari Istana Bogor, lahirlah Surat Perintah 11 (Supersemar). Seiring berjalannya waktu, keberadaan Supersemar semakin melemahkan posisi politik Soekarno.

Akhirnya, pada 7 Maret 1967, Soekarno resmi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Posisinya digantikan oleh Soeharto yang kemudian menjabat sebagai presiden kedua Indonesia, memimpin sejak 1967 hingga 1998.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini