Sejarah G30S
Jejak Presiden Soekarno pada Malam Kelam 30 September 1965
Tragedi G30S menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini turut memicu meredupnya kekuasaan Soekarno sebagai presiden.
Rupanya, pada 30 September 1965 malam, Soekarno menginap di rumah istrinya, Ratna Sari Dewi di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto.
Pada pagi sekitar pukul 06.00 WIB, Soekarno berangkat menuju Istana Merdeka dengan pengawalan AKBP Mangil dan pasukan pengamanan pribadi.
Namun, di tengah perjalanan, Soekarno pindah haluan ke rumah istri keduanya, Haryati yang terletak di Slipi.
Perubahan haluan ini dilakukan karena Soekarno mendapat laporan bahwa Istana Merdeka telah dikepung pasukan tak dikenal.
Menurut Bambang, pasukan tersebut bersenjata lengkap dan mengenakan kain kuning melingkar di leher.
Dari Slipi, Soekarno disarankan untuk segera mengungsi ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, meskipun Bambang tidak menyebutkan siapa pemberi saran tersebut.
Setibanya di Halim sekitar pukul 09.00 WIB, Soekarno disambut Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan ditempatkan di rumah seorang perwira tinggi.
Di Halim, Soekarno semestinya bertemu dengan sejumlah jenderal Angkatan Darat yang sebelumnya dijadwalkan hadir di Istana Merdeka.
Namun, setibanya Soekarno di Halim Perdanakusuma, para jenderal yang akan dipertemukan dengannya telah tewas dan mayat mereka disebutkan dibuang ke dalam sebuah sumur yang dikenal sebagai Lubang Buaya.
Apakah Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S?
Dilansir dari Kompas.com (11/11/2022), tidak pernah ada bukti yang menunjukkan Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S.
Sejak didirikan pada 1941, PKI memang dikenal sebagai partai politik yang radikal dan cenderung anarkis.
PKI tercatat beberapa kali melakukan aksi pemberontakan, salah satunya Pemberontakan Madiun pada 1948 yang menewaskan sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh anti-komunis.
Peristiwa tersebut membuat banyak rakyat menuntut agar PKI dibubarkan.
Namun, Presiden Soekarno tidak mengindahkan tuntutan itu.
Sebaliknya, ia menunjukkan dukungannya terhadap kekuatan politik sayap kiri dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat dan memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) pada 1956.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Soekarno-dan-Muhammad-Hatta-54546445.jpg)