Berikut 4 Poin Penting Hasil Rapat Darurat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Banyak Berubah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kasus keracunan massal makanan program makan bergizi gratis (MBG) di beberapa daerah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya program MBG merupakan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program prioritas pemerintah yang dijalankan sejak 6 Januari 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Aturan Baru Pemerintah Soal Makan Bergizi Gratis, SPPG atau Dapur MBG Wajib Miliki Sertifikat Ini

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan yang kaya gizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di Indonesia

Itu sebabnya, rapat mendadak dilakukan untuk mencari solusi beberapa insiden keracunan makanan MBG tersebut.

Sejumlah menteri terkait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Solusi pun didapat untuk mengatasi persoalan MBG di sejumlah daerah di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menyusul insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim sesaat setelah Presiden tiba di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Berikut 4 poin penting hasil rapat tersebut:

1.Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Zulkifli menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

2. SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi
Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan.

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

"Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN yaitu SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) yang bermasalah akan kita tutup sementara," jelas Zulkifli.

3. Fokus Perbaikan: Sanitasi dan Kualitas Juru Masak
Evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. 

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan.

4. Kemenkes Perkuat Pengawasan
Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.