Breaking News
Kamis, 28 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

APBN 2026

Daftar 8 Agenda Prioritas APBN 2026, Sudah Disetujui DPR RI

Belanja negara ditetapkan Rp 3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan Rp 3.153,6 triliun, dengan defisit 2,68 persen dari PDB.

Tayang:
Editor: Alpen Martinus
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
APBN - Ilustrasi DPR RI. Sudah setujui APBN 2026.Ada delapan program prioritas. 

TRIBUNMANDO.CO.ID - Pemerintah sudah menyiapkan agenda yang akan dilaksanakan pada 2026 mendatang.

Bahkan agenda tersebut sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Agenda tersebut sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Baca juga: Daftar 11 Poin Anggaran yang Alami Kenaikan dalam APBN 2026 Rp 3.842,7 Triliun

RUU, atau Rancangan Undang-Undang, adalah usulan untuk membentuk undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada, yang belum disahkan dan belum memiliki kekuatan hukum.

RUU menjadi dasar untuk proses pembentukan undang-undang (UU) dan diusulkan oleh lembaga legislatif (seperti DPR di Indonesia) atau pemerintah, yang kemudian dibahas, diperdebatkan, dan dipilih sebelum akhirnya disahkan menjadi UU yang mengikat. 

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memuat daftar terperinci pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN berisi pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak, belanja negara untuk membiayai program pemerintah, serta pembiayaan untuk menutup defisit. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga pilar utama Sumitronomics, yakni pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025).

APBN 2026 diarahkan menjadi katalis bagi sektor swasta. Pemerintah memperkuat peran Danantara untuk investasi bernilai tambah, menempatkan kas Rp 200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta menyederhanakan perizinan usaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

Delapan Agenda Prioritas APBN 2026

Pemerintah menegaskan delapan agenda prioritas yang akan dijalankan tahun depan, yaitu:

1. Ketahanan pangan
Anggaran Rp 164,7 triliun dialokasikan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

2. Ketahanan energi
Sebesar Rp 402,4 triliun disiapkan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas, mempercepat transisi energi, serta menjaga stabilitas harga energi.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Anggaran Rp 335 triliun ditujukan untuk gizi anak sekolah, ibu hamil, balita, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

4. Pendidikan bermutu
Rp 769,1 triliun digelontorkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, hingga bantuan operasional sekolah (BOS) dari PAUD sampai perguruan tinggi.

5. Kesehatan berkualitas
Sebesar Rp 244 triliun digunakan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta revitalisasi rumah sakit.

6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
Program ini mencakup pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.

7. Pertahanan semesta
Fokusnya pada modernisasi alutsista, penguatan industri strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

8. Akselerasi investasi dan perdagangan global
Dilaksanakan melalui peran Danantara dan sektor swasta untuk investasi produktif dan memperkuat rantai pasok global.

Purbaya tidak menyebutkan secara spesifik jumlah anggaran pada program prioritas keenam, ketujuh, dan kedelapan.

Rincian Anggaran dan Target Ekonomi 2026

Secara keseluruhan, belanja negara ditetapkan Rp 3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan Rp 3.153,6 triliun, dengan defisit 2,68 persen dari PDB.

Target makro ekonomi 2026 mencakup pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN sekitar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp16.500 per dollar AS.

“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025 juga menekankan delapan agenda prioritas tersebut.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan, transisi energi, program MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat, belanja pendidikan Rp 757,8 triliun, program kesehatan merata, 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, modernisasi alutsista, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” ujar Presiden Prabowo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved