Daftar 6 Negara Dengan Gaji Polisi Tertinggi di ASEAN, Polri?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama institusi kepolisian kini tengah merosot di mata masyarakat.

Itu lantaran beberapa kejadian belakangan yang melibatkan anggota polisi.

Namun bagaimana sebenarnya soal kesejahteraan gaji polisi di Indonesia?

Baca juga: Penjaga SMPN 1 Airmadidi Minut Temukan Mayat di Belakang Sekolah, Polisi Tunggu Hasil Autopsi

Sejenak kita bandingkan dengan gaji polisi di beberapa negara Asean.

ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam Bahasa Indonesia berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

ASEAN merupakan organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan tujuan utama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 

Posisi polisi Indonesia ada di urutan ke berapa soal gaji?

Gaji polisi di negara-negara ASEAN kini menjadi sorotan publik terlebih di Indonesia, setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menaikkan pangkat anggota polisi yang menjadi korban saat mengamankan aksi massa.

Langkah tersebut diambil menyusul kericuhan beberapa hari terakhir, di mana Presiden Prabowo menilai aparat telah bersikap tegas dalam menindak anggotanya yang keliru, sekaligus menegaskan pentingnya kesejahteraan polisi.

Menurutnya, polisi telah menunjukkan sikap tegas dan profesional dalam menghadapi kerusuhan beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan bahwa institusi kepolisian tetap harus menindak setiap anggotanya yang melakukan kesalahan, sehingga langkah ini dipandang sebagai upaya menyeimbangkan keadilan dan motivasi.

Dengan kenaikan pangkat tersebut, Prabowo ingin mengirim pesan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap pengorbanan aparat, serta mendorong peningkatan semangat dan loyalitas polisi dalam menjaga ketertiban umum di tengah situasi sosial yang memanas.

Namun keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan pangkat polisi yang menjadi korban aksi massa menuai kontroversi.

Sejumlah pihak menilai langkah tersebut sarat muatan politik dan hanya bersifat simbolis, karena tidak menyentuh persoalan mendasar seperti rendahnya gaji, kesejahteraan aparat, dan tuntutan reformasi kepolisian.

Kritik juga muncul lantaran keputusan itu dinilai kontras dengan laporan tindakan represif aparat saat mengamankan demonstrasi yang memicu kericuhan dalam beberapa hari terakhir.