10 Tokoh Menilai Sikap DPR Jadi Penyebab Gelombang Demo di Berbagai Wilayah, Ini Kata Ahok dan JK

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sejumlah aksi demo terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Berawal dari demo di Jakarta yang menyebabkan seorang driver ojol meninggal.

Kini beberapa daerah juga muncul aksi unjuk rasa hingga sebabkan korban jiwa.

Lantas sejumlah pihak menganggap gelombang demonstrasi yang terjadi dimulai di Jakarta hingga merembet ke berbagai wilayah Indonesia, terjadi karena sikap anggota DPR RI.

Aksi unjuk rasa pertama kali terjadi pada Senin (25/8/2025), buntut polemik gaji dan tunjangan DPR RI.

Aksi kemudian berlanjut pada Kamis (28/8/2025), yang berujung pada tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan.

Affan tewas setelah mobil rantis milik Brimob melindasnya di jalanan kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Kematian Affan membuat publik geram sehingga gelombang demonstrasi meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Aksi-aksi itu di antaranya digelar di Gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut), Mapolda Sumatra Barat (Sumbar), Gedung DPRD Jambi, Polda Metro Jaya, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Mapolda Jateng, Mako Brimob Batalyon C Solo, Mapolda DIY, Mapolda Kalteng, dan Gedung DPRD Makassar.

Di Makassar, Gedung DPRD dibakar dan aksi demo mengakibatkan tiga korban tewas.

Ketiga korban yakni:

Abay

Abay adalah sosok yang sehari-hari bertugas sebagai fotografer di Bagian Humas DPRD Makassar

Korban ditemukan tewas di dalam gedung DPRD Makassar.

Sarina

Sarina merupakan Staf DPRD Makassar, anggota DPRD Fraksi PDIP, Andi Tenri Uji.

Korban ditemukan tewas di dalam gedung DPRD Makassar.

Syaiful

Syaiful adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah.

Korban dinyatakan meninggal dunia saat berada di rumah sakit Grestelina, Kota Makassar.

Ketiganya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara alias ASN.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq membenarkan adanya tiga korban tewas butut pembakaran gedung DPRD Makassar.

"Sampai saat ini ada tiga korban jiwa (meninggal dunia)," katanya, dikutip dari Tribun-Timur.com, Sabtu.

Anwar melanjutkan selain 3 korban tewas, masih ada sejumlah staf DPRD Makassar yang dirawat di rumah sakit.

Meski aksi lanjutan banyak yang menargetkan markas polisi, sejumlah pihak menilai demonstrasi besar tidak akan terjadi jika DPR bersedia menerima dan mendengar aspirasi rakyat Indonesia.

1. Jusuf Kalla (JK)

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai akar meluasnya gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah merupakan penyebab dari sikap anggota DPR.

Ia menyebut anggota DPR telah melukai hati rakyat sebab berbicara sembarangan dan cenderung merendahkan.

"Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah," kata JK dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

JK pun mengingatkan, agar gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Kamis (28/8/2025), harus menjadi pelajaran besar bagi anggota DPR.

"Bagi para pejabat, para anggota DPR, untuk menahan diri. Ini harus menjadi pelajaran yang besar," tegasnya.

2. Prilly Latuconsina dan Omara Esteghlal

Aktris Prilly Latuconsina dan aktor Omara Esteghlal ikut buka suara mengenai gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Keduanya beranggapan, hal serupa tidak akan terjadi apabila DPR bisa bersikap lebih bijaksana dalam memberikan pernyataan terkait isu kenaikan tunjangan wakil rakyat.

"Demo ini muncul karena ada pemberitaan tunjangan DPR yang naik drastis," tegas Prilly lewat akun Instagramnya.

"Banyak sekali statement-statement dari yang harusnya menjadi perwakilan rakyat, tapi malah tidak bijak. Ada yang bilang ‘cuma 12 juta’, ‘cuma segini, ini tidak besar’. Bahkan ada yang menyebut, ‘yang protes itu orang tolol’. Itu semua kan menyakitkan buat rakyat," urai Prilly.

Hal serupa turut disampaikan sang kekasih, Omara. Omara menyebut sikap DPR belakangan ini memang membuat rakyat marah.

Ia juga menyinggung soal aksi joget-joget anggota DPR saat Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2025.

"Bagaimanapun, ini semua terjadi setelah pengumuman kenaikan tunjangan. Lalu muncul footage orang-orang ini, yang seharusnya mewakili rakyat, malah joget-joget dengan gembira," ujarnya.

Omara pun menyebut, semua sikap DPR itu menjadi penyebab utama rakyat murka hingga turun ke jalan.

"Tentu ini menimbulkan rasa amarah dan kekecewaan dari seluruh rakyat Indonesia," ucap dia.

3. Joko Anwar

Sineas Joko Anwar berpendapat gelombang demonstrasi terjadi sebab ada akumulasi kemarahan rakyat lantaran kinerja DPR dan pemerintah tidak memuaskan.

Ia menegaskan, gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia terjadi bukan secara tiba-tiba.

Joko Anwar mengatakan itu semua terjadi sebab kemarahan rakyat sudah memuncak.

"Yang pasti kita sampai ada di kondisi ini tidak tiba tiba. Segala masalah, baik Pemerintah maupun DPR, ini dianggap tidak bekerja dan berpihak untuk rakyat," kata Joko Anwar ketika ditemui di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2025).

"Setiap hari kita melihat orang susah mencari kerja, banyak yang kelaparan, kesulitan hidup, sehingga apa yang terjadi ini adalah jeritan hati rakyat. Rakyat sudah sering diminta untuk maklum, memaafkan kalau ada kesalahan yang dibuat pejabat mereka minta maaf," imbuh dia.

Pria yang akrab disapa Jokan itu menilai selama ini DPR RI seakan anti kritik. Jika ada yang memberikan komentar pedas, kata dia, justru dianggap tidak mendukung mereka.

"Para anggota DPR jika dapat kritik dianggap orang bersebrangan secara politis, seharusnya mereka bisa mendengarkan dan punya empati, tidak menunjukkan kesenangan di atas kesengsaraan rakyat," urainya.

"Kita sampai di kondisi ini bukan ada berusaha buat keributan, ini rakyat yang berteriak mereka kesulitan buat hidup. Yang harus disalahkan siapa? Sistem. Siapa yang menjalankan? Ya Pemerintah dan DPR ini," tukas Joko Anwar.

4. Heikal Safar

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar, mengaku prihatin atas gelombang demonstrasi yang terjadi dan tewasnya Affan Kurniawan.

Senada dengan Joko Anwar, Heikal menilai aksi demonstrasi di berbagai wilayah terjadi sebab kemarahan rakyat sudah memuncak.

Banyak hal, ujar Heikal, yang membuat rakyat merasa pejabat dan DPR tak berpihak pada mereka.

Salah satunya adalah mengenai isu tunjangan anggota DPR RI yang jumlahnya tak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang memburuk.

"Anggota DPR harus sadar bahwa mereka dipilih untuk mewakili rakyat. Jika sudah tak punya empati, mereka tak layak duduk di kursi itu," kritiknya, Sabtu (30/8/2025).

5. Benidiktus Papa

Mantan aktivis Cipayung dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI), Benidiktus Papa, menyoroti sikap DPR yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah.

Ia pun berharap, DPR bisa menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat.

Menurutnya, penting bagi anggota DPR untuk kembali mengingat, kewajiban mereka sebagai wakil rakyat adalah hadir bagi rakyat dan menjadi sahabat mereka.

"Mampu menempatkan DPR sebagai lembaga rakyat yang bisa menjadi teman, sahabat rakyat dalam menjawab berbagai persoalan bangsa hari ini," ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

6. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengucapkan bela sungkawa atas kematian Affan Kurniawan.

Ia menyebut, tewasnya Affan dan aksi demonstrasi tidak akan terjadi apabila sejak awal, DPR bersedia menerima kehadiran massa dan mendengarkan aspirasi mereka.

"Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, Saudara, Anak kita, Affan Kurniawan," tulis Ahok dalam Instagramnya, @basukibtp, Jumat.

"Kedukaan ini tidak akan terjadi kalau sejak awal pendemo diterima oleh DPR dan Pemerintah, didengarkan aspirasinya, serta dicarikan solusi atas masalahnya," imbuh dia.

Ahok juga mengimbau agar rakyat yang turun ke jalan mengikuti aksi, tidak terhasut provokator dan tetap menjaga keselamatan diri.

"Untuk Saudaraku, sebangsa dan se-tanah air yang sedang berdemonstrasi saat ini, tetap waspada, jaga keselamatan diri dan jangan mau dihasut serta dipecahbelah," pungkasnya.

7. Mardiansyah Semar

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyebut Affan Kurniawan menjadi korban buntut sikap DPR yang nirempati terhadap rakyat.

Rampai Nusantara adalah organisasi yang berdasarkan pada komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara selalu menjadi prioritas dalam perikehidupan masyarakat sehari-hari. 

Mardiansyah mendesak anggota DPR untuk meminta maaf dan menemui rakyat alih-alih terus mencari pembenaran.

"Rakyat protes keras atas ulah mereka (DPR), lalu Affan Kurniawan pengemudi ojol menjadi korban meninggal dunia. Sebaiknya para anggota dewan yang menjadi pemicu masalah ini langsung meminta maaf dan temui masyarakat bukan malah terus berupaya cari pembenaran tapi tidak pernah terlihat," jelasnya, Sabtu (30/8/2025).

8. Fernando Emas

Direktur Eksekutif Rumah Politik Inodonesia, Fernando Emas, menyebut gelombang demonstrasi yang terjadi sejak Kamis, terjadi antaran anggota DPR nirempati.

Ia menilai anggota DPR sama sekali tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

"Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat," tutur Fernando, Jumat (29/8/2025).

Menurutnya, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan.

"Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat," ujarnya.

Fernando mengingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa bisa semakin besar.

"Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," terangnya.

"Apalagi hari ini gedung DPR seolah para anggota DPR tidak menganggap aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, seolah menunjukkan bahwa mereka adalah pengecut," tutup Fernando.

9. Susno Duadji

Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, meminta anggota DPR untuk sadar diri dalam bersikap.

Pernyataan kontroversial nirempati anggota DPR disebutnya menjadi pemicu gelombang demonstrasi.

Susno menuturkan, anggota DPR seharusnya memfasilitasi massa yang ingin menyampaikan aspirasi.

Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kata Susno, anggota DPR berkewajiban membuka ruang komunikasi.

"Nah, bila perlu difasilitasi, misalnya ke DPR, ya anggota DPR pun harus sadar dong, mereka rame-rame datang dari berbagai penjuru itu untuk berkomunikasi kepada DPR. DPR itu wakil rakyat, rakyat yang milih," urainya dalam siaran KompasTV, Jumat (29/8/2025).

Ia menegaskan, komunikasi antara rakyat dan wakilnya tidak boleh diwarnai ketakutan atau penolakan.

Susno mengatakan, saat ini DPR harus berperan sebagai jembatan yang mempermudah masyarakat menyampaikan kritik, baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga negara lainnya.

Ia menyebutkan, tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan, seperti perayaan atau tunjangan berlebih, dapat memicu kekecewaan masyarakat yang masih berjuang dalam kondisi sulit.

"Kenapa? Oh, karena kami joget-joget, karena dapat kenaikan gaji. Wah, kami joget-joget karena dapat tunjangan perumahan, sehingga masyarakat yang menderita, yang masih kondisi kemiskinan, marah. Nah, sudah diterima saja, dijelaskan apanya," tuturnya.

10. Agung Baskoro

Pengamat politik Trias Politika, Agung Baskoro menilai gelombang demonstrasi tidak akan berhenti jika anggota DPR tetap abai dan tak mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Agung, demo semacam ini akan terus berlanjut karena sekarang ini ekonomi rakyat terus menurun, di tengah isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat tersebut.

"Aksi demo ini akan terus berlanjut kalau wakil-wakil rakyat itu tuli, tidak mendengarkan secara langsung, secara cepat untuk menindaklanjuti," ungkapnya, Jumat (29/8/2025).

"Rakyat ini kan lagi kena kontraksi ekonomi yang dalam, bahan-bahan sembako fluktuatif harganya, kok bisa-bisanya diam-diam dalam tanda petik, tunjangan itu diberikan dan sudah berlangsung hampir satu tahun," jelas Agung.

"Itu kan menyakiti betul hati masyarakat, sementara penghasilan mereka terus turun, sehingga mereka terus mengalami kontraksi ekonomi yang mendalam saya kira," tambahnya.

Agung pun mengatakan, jika ingin meredam amarah rakyat, maka DPR harus bersikap transparan atau terbuka terhadap nota anggaran mereka.

Hal tersebut juga berfungsi agar legitimasi politik anggota dewan sebagai perwakilan rakyat ini bisa kembali pulih. 

Jika tidak demikian, menurut Agung, maka demo yang ada akan terus berlanjut.

"Sederhana ini kalau mau diredam, dibuka itu nota anggaran, dibatalkan, disesuaikan, supaya legitimasi politik anggota dewan wakil rakyat ini kembali pulih karena kalau ini dibiarkan tanpa ada gebrakan, terobosan yang spektakuler untuk mengatasi, ini akan terus berlanjut," pungkasnya.

Artikel telah tayang di Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Bayu Indra/Wahyu Aji/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni/Willy Widianto/Aisyah Nursyamsi/Rifqah, Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini