Terima Kunjungan BPK Sulut, Wabup Mitra Fredy Tuda Tegaskan Komitmen Transparansi 

Ringkasan Berita:

• Pemkab Mitra kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
• Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan kunjungan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Selasa 7 April 2026 di kantor Bupati Mitra
• Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemeriksaan terinci atas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK RI

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan kunjungan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Selasa 7 April 2026 di kantor Bupati Mitra. 

Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda secara langsung menerima tim tersebut di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) lantai satu Kantor Bupati.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemeriksaan terinci atas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK RI.

Tim BPK RI Perwakilan Sulut dipimpin oleh Ketua Gerungan Ervina Olivia Treivi, bersama lima anggota lainnya. 

Kehadiran tim ini disambut secara terbuka oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra.

Wakil Bupati Fredy Tuda menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Pemkab Mitra menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fredy.

Ia menambahkan, melalui proses audit yang dilakukan secara profesional dan independen, pemerintah daerah berharap memperoleh masukan yang konstruktif.

Rekomendasi dari BPK RI dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Menurut Fredy pemeriksaan ini tidak hanya sekadar kewajiban administratif.

Tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Mitra juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

Seluruh perangkat daerah diminta untuk kooperatif dengan menyediakan data, informasi, serta dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.

“Kami memastikan seluruh jajaran memberikan dukungan maksimal, termasuk keterbukaan akses terhadap data yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung,” katanya.