Program Posbankum Pemkab Mitra Diganjar Penghargaan Kementrian Hukum RI

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali meraih penghargaan di tingkat nasional.
• Ronald Kandoli menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
• Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan diterima oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali meraih penghargaan di tingkat nasional.

Ibu Kota Kabupaten Mitra adalah Ratahan. Berjarak sekitar 65 kilometer dari Manado Ibu Kota Provinsi. 

Estimasi waktu tempuh dengan berkendara sekitar 2 jam 4 menit. 

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dedikasi dan komitmen dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan diterima oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda, Kamis 26 Februari 2026 di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Agenda penyerahan penghargaan dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan serta pembukaan Pelatihan Paralegal Wilayah Provinsi Sulut.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Penghargaan yang diterima Pemkab Mitra dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.

Terutama melalui pembentukan Posbankum sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum bagi warga.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Fredy Tuda didampingi Sekretaris Daerah David H. Lalandos, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jani Rolos, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Moh Irwan Abdjulu, Kabag Hukum Setda Dougles Waas, serta Kabag Prokopim Febry Lasut.

Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut juga diisi dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut Hendrik Pagiling oleh Gubernur Yulius Stevanus.

Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum Sulut dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Program penguatan paralegal desa diharapkan dapat memperkecil celah persoalan hukum di tengah masyarakat serta memastikan setiap warga negara memperoleh pendampingan hukum yang layak tanpa terkecuali.