Muswil BKPRMI Sulut Segera Digelar, Tuahuns Suarakan Sikap Terkait Mekanisme Pemilihan

Ringkasan Berita:1.Musyawarah Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Utara (Sulut) bakal digelar pada 5-6 Juni 2026 di Kota Manado, Sulawesi Utara.

2.Ketua DPD BKPRMI Minahasa Utara, Vikram Tuahuns, secara terbuka menyuarakan sikap terkait mekanisme pemilihan nakhoda baru organisasi dakwah pemuda tersebut.

3.Pemungutan suara atau voting terbuka dinilai berisiko menciptakan luka politik dan kekecewaan antar kelompok pendukung yang dapat memicu keretakan di internal BKPRMI.

TRIBUNMANADO.CO.ID,SULUT - Musyawarah Wilayah (Muswil) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Utara (Sulut) bakal digelar pada 5-6 Juni 2026 di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Nama para calon mulai bermunculan.

Informasi yang dihimpun Tribunmanado.co.id, calon yang menguat adalah Fuad Kadir, Aditya Moha dan Rasky Mokodompit. 

Baca juga: BKPRMI Manado Sebut Pentingnya Aspirasi Rakyat Saat Jalankan Tugas di DPRD

Ada pula Donald Pakuku, Papip Celebes serta Fikri Darise. 

Latar belakang para calon beragam.

Ada politikus, aktivis, pengusaha serta notaris. 

Mereka akan menggantikan kepemimpinan dari inkumben Suryanto Muarif.

Ketua DPD BKPRMI Minahasa Utara, Vikram Tuahuns, secara terbuka menyuarakan sikap terkait mekanisme pemilihan nakhoda baru organisasi dakwah pemuda tersebut.

Vikram menegaskan bahwa sosok yang akan memimpin BKPRMI Sulut ke depan harus lahir dari proses yang elegan.

Ia mendorong agar suksesi kepemimpinan dari inkumben Suryanto Muarif kepada para kandidat kuat lainnya seperti Fuad Kadir, serta duo keterwakilan Bolaang Mongondow Raya (BMR) Aditya Moha, Rasky Mokodompit serta ada beberapa nama kuat lainnya diselesaikan di meja bundar.

"Calon-calon yang muncul adalah putra terbaik Sulawesi Utara dan merupakan senior-senior saya.

Namun, saya menyarankan agar proses pemilihan mengedepankan diskusi dan musyawarah mufakat," ujar Vikram.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga marwah organisasi.

Pemungutan suara atau voting terbuka dinilai berisiko menciptakan luka politik dan kekecewaan antar kelompok pendukung yang dapat memicu keretakan di internal BKPRMI.