Selain Terima Bantuan Nutrisi, Rumah Keluarga Risiko Stunting di Wusa Minut Dibedah Kemendukbangga

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Kepala BKKBN RI Dr Wihaji, bergerak cepat menangani masalah stunting di Sulawesi Utara (Sulut). 

Ia tak hanya meninjau, namun langsung melakukan intervensi fisik berupa bedah rumah dan pemberian bantuan nutrisi kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Desa Wusa, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara, dan Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado, Sabtu (11/10/2025).

Kunjungan Wihaji di Sulut ini merupakan bagian dari implementasi MoU dan PKS antara Kemendukbangga dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam keterangannya, Menteri Wihaji membeberkan tiga prioritas utama Kemendukbangga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita non Paud.

"Kami punya prioritas 3B yaitu Bumil atau ibu hamil, Busui atau ibu menyesuai dan balita non Paud, adalah gawean dari Kemendugbangga dalam pemberian MBG," kata Dr. Wihaji.

Ia menjelaskan, BKKBN bertugas mendata sasaran, lalu data tersebut disampaikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kemudian didistribusikan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).

"Kami punya pasukan tim pendamping keluarga (TPK), termasuk ada di Sulut. Bantu distribusikan kalau sudah ada SPPG nya, kalau belum bersabar dulu, insyaallah step by step kita selesaikan," jelasnya.

Selain distribusi, Kemendukbangga juga bertugas melakukan evaluasi dan edukasi, termasuk memastikan MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat, bukan orang tuanya.

Program MBG ini, kata Wihaji, adalah program kolaborasi multi-sektor yang diperintahkan langsung oleh Presiden.

Intervensi Langsung dan Program Genting

Hingga saat ini, Kemendukbangga mencatat ada 1,3 juta Bumil, Busui, dan Balita yang sudah didata.

Bagi wilayah yang belum ter-cover SPPG, pemerintah mengatasinya melalui program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

"Seperti warga yang di kunjungi, kami memberikan sembako selama enam bulan ke depan karena belum ter cover SPPG," ungkapnya.

Untuk percepatan penanganan, Wihaji meminta seluruh masyarakat mengusulkan data Bumil, Busui, dan Balita ke SPPG dalam 10 hari ke depan, yang kemudian akan diusulkan ke BGN.

"Berapapun itu disuport, itu perintah pak Presiden. Karena bagian dari perhatian dan fokus Presiden terhadap generasi masa depan," tegasnya.