Kabar Gembira, Kabupaten Minahasa Utara akan Ketambahan SPPG, Kevin Lotulung: Kami Siap Support

TRIBUNMANADO.CO.ID - Percepatan program andalan dan unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), jadi atensi DPD RI, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Manado wilayah SulutGo dan BBPOM, Rabu (8/10/2025).

Mereka membahas secara serius dan detail mengenai program ini, diantaranya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sasaran penyaluran MBG, higienis hingga kalori menu MBG untuk tingkatan Paud, TK, SD, SMP hingga SMA sederajat.

Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Kevin Lotulung, pembahasan tentang MBG menghadirikan Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung, Anggota DPD RI Adriana Dondokambey, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional Manado mencakup wilayah SulutGo Billy Kereh, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado.

Para asissten di Pemkab Minut, perangkat daerah dan perwakilan SPPG.

Menurut Anggota DPD RI Adriana Dondokambey, pertemuan ini bagian dari tugas pengawasan terhadap program unggulan dari Presiden RI Prabowo Subianto yaitu MBG di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Di Kabupaten Minut, sudah ada lima SPPG yang beroperasi menyalurkan MBG ke sasaran sejumlah 7 ribuan siswa Paud, TK, SD, SMP dan SMA sederajat.

"Satu diantara SPPG ada di Tatelu melayani MBG untuk ibu menyesui, ibu hamil dan anak balita," kata Adriana Dondokambey, Rabu (8/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Adriana mendapati ada koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minut yang kurang.

Dampaknya, ada sekolah di kepualaun dan daerah terpencil di Kabupaten Minut belum terlayani dengan program MBG.

Pihaknya berpandangan, program ini harusnya menjangku sekolah dan masyarakat disana serta yang kurang mampu.

Oleh karena itu, melalui kunjungan DPD RI ke Kabupaten Minut terkait program MBG, harus lebih aktif lagi koordinasi Pemerintah Kabupaten Minut dengan Badan Gizi.

"Dalam menentukan lokasi-lokasi harus koordinasi dengan dinas pendidikan kemudian menu di MBG harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan, supaya menu balita dan anak-anak sekolah sesuai syarat makanan bergizi jangan disamaratakan untuk SD SMP dan SMA sama menunya," kata dia.

Sembari menambahkan, hal tersebut itu keliru karena menu MBG harus beda di setiap sasaran.

Karena tidak mungkin anak SMA menu makanannya sama dengan anak TK, gizi dan nutrisi maupun kalorinya berbeda.

Intinya menurut Adriana, program ini harus sesuai aturan dan syarat yang ada karena program ini paling bagus untuk dukung masa depan bangsa dan negara untuk generasi yang akan datang.