Anggota DPRD Minahasa Selatan Sulut Terima Uang Tunjangan Rumah Rp 8 Juta per Bulan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPRD Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara akan menerima tunjangan rumah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Tunjangan ini diterima oleh 30 Anggota DPRD Minsel selama menjabat.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretariat DPRD Minsel Lucky U.S. Tampi SH.

"Benar ada tunjangan rumah dan semua anggota DPRD Minsel dapat," ujar Lucky Tampi saat dihubungi via telepon, Senin (15/9/2025).

Lucky Tampi menjelaskan, tunjangan rumah tersebut diberikan berdasarkan aturan yang ada.

"Bukan cuma di Minsel saja aturan ini berlaku di seluruh Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, tunjang tersebut diterima para anggota DPRD bersamaan dengan gaji mereka masing-masing.

"Cair per bulan bersama dengan gaji mereka sampai selesai periode," jelasnya.

Lucky menambahkan, 30 Anggota DPRD berhak menerima tunjangan baik yang yang memiliki rumah atau tidak ada rumah.

"Jadi ini hak mereka yang telah diatur jadi biasanya diawal bulan mereka terima," pungkasnya. 

Diketahui, ada 30 anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024-2029 telah mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Jabatan, Senin (9/9/2024) lalu.

Mereka terpilih pada Pileg 2024. Pelantikan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Minsel, dihadiri ratusan tamu undangan.

Pelantikan ini menjadi momen penting yang menandai awal masa tugas mereka dalam melayani masyarakat Minsel.

"Kami siap mengabdi untuk masyarakat Minsel ke depan," ujar Robby Sangkoy salah satu anggota dewan yang ikut pelantikan kala itu,

Berikut 30 nama Anggota DPRD Kabupaten Minsel yang ditetapkan oleh KPU yang mengikuti pelantikan pada Senin 9 September 2024.

Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1

1. Esther Kalangi, ST (Partai Gerindra) 

2. Elsje Rosje Sumual (PDIP) 

3. Jerie Willem Pangkey (PDIP) 

4. Ezekiel Paruntu Stuart (Golkar)

5. Drs. Roby Sangkoy MPd (Golkar)

6. Paulman Stevanus Runtuwene (NasDem)

7. Royke Sondakh (Demokrat)

Daerah Pemilihan Minsel 2

1. Ricky Christian Kalangi, SE (PDIP)

2. Verke B.J. Pomantow (PDIP)

3. Victor Hizkia Rumangu SE, MSi (PDIP)

4. Alce Luisye Singal (Golkar)

5. Peter Djen Lamia (Golkar)

6. Kumaat Alex (NasDem)

7. Andries Justus Rumondor ST (Demokrat)

Daerah Pemilihan Minsel 3

1. Stevanus D.N. Lumowa, SE (PDIP)

2. Donny Walean (PDIP)

3. Johnly A. Ombeng (PDIP)

5. Harli Jones Kaseger (Golkar)

6. Novita Violeta Maramis (NasDem)

Daerah Pemilihan Minsel 4

1. Annie S. Langit (Gerindra)

2. Meyfy Merci Karuh (PDIP) 4.145 suara.

3. Rommy Densye Pondaag SH.MH (PDIP)

4. Alvin Lumapow (PDIP)

5. Benny Merentek (Golkar)

6. Wulan Y.A. Wungow; (Demokrat)

Daerah Pemilihan Minsel 5 

1. Toar Keintjem (PDIP)

2. Rita Yeni Yane Pangkey (PDIP)

3. Yulian Nixen Mandey S.Teol (Golkar)

4. Lady Monalisa Indah Langie (NasDem)

5. Stenly B Lengkey (Perindo)

Nama-nama di atas berdasarkan data KPU, sebagaimana anggota yang mengikuti pelantikan pada 9 September 2024.

Sorotan Tunjangan Rumah DPRD Sulut

Tunjangan perumahan anggota DPR menuai sorotan.

Penyebabnya tunjangan tersebut terbilang tinggi, tak sebanding dengan kebutuhan anggota DPR.

Di DPRD Sulut, tunjangan perumahan legislator mencapai Rp 15 Juta.

Akademisi Unsrat Alfons Kimbal menuturkan, masalah tunjangan perumahan menyangkut tata pengelolaan pemerintahan.

Sebut dia, hal itu diatur dalam perangkat aturan.

"Anggota DPR ini kan termasuk pejabat negara, tentu ada hak - hak yang musti mereka terima," kata dia kepada Tribunmanado.com via WA, Senin (15/9/2025).

Yang jadi persoalan adalah kenaikan tunjangan tersebut di tengah - tengah suasana ekonomi yang berat serta banyaknya program pemerintah yang butuh pendanaan.

Ungkap dia, kenaikan tersebut sangat tidak pantas dalam konteks demikian.

"Memang anggota DPRD punya hak yang diatur undang - undang, namun persoalannya adalah jika dia naik sangat tidak pantas dalam keadaan seperti ini," katanya.

Dikatakannya kenaikan tunjangan musti mempertimbangkan aspek sosial, politik dan ekonomi.

Menurut dia, semua anak bangsa musti memiliki kepekaan terhadap situasi bangsa saat ini.

Tunjangan Rumah Anggota DPR di Pulau Jawa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD, khususnya di wilayah Jawa. 

Tito menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah aturan baru, melainkan merupakan turunan dari regulasi lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

“Iya, itu terutama yang di Jawa ya. Saya udah ngecek yang daerah-daerah lain. Terutama yang di Jawa. Itu pun karena kebijakan lama, bukan kebijakan baru. Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Tito menjelaskan, PP 18/2017 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan rumah negara bagi anggota DPRD dan pimpinannya. 

Namun, jika rumah negara belum tersedia, maka diberikanlah tunjangan perumahan sebagai penggantinya.

“Karena adanya PP Nomor 18 tahun 2017 itu, dimana di situ diberikan rumah, pemerintah daerah menyiapkan rumah negara kepada anggota DPRD dan pimpinannya. Kalau rumah negaranya belum ada diberikan tunjangan perumahan, sehingga akhirnya diberikanlah tunjangan perumahan. Di situ disebutkan tunjangan perumahan dengan Perkada, jadi yang menentukan kepala daerah syaratnya,” ucapnya.

Meski demikian, Tito mengakui bahwa dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif terkait besaran tunjangan tersebut. 

Menurutnya, ada daerah yang bersedia menaikkan tunjangan asalkan tidak mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” ujarnya. (Edi/Art)

-

Baca juga: Tunjangan DPR dan Pragmatisme Pemilih, Menggugah Kesadaran Kolektif & Reorientasi Pendidikan Politik