AJI Manado Bekali Jurnalis dan Mahasiswa dengan Pelatihan Paralegal

Ringkasan Berita:

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado terus memperkuat kapasitas anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kerap muncul dalam kerja jurnalistik
• Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pelatihan paralegal yang digelar di Universitas Parna Raya Manado, Jalan Sam Ratulangi, Wenang Utara, Jumat (12/6/2026)
• Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara AJI Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado, dan Universitas Parna Raya Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado terus memperkuat kapasitas anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kerap muncul dalam kerja jurnalistik. 

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pelatihan paralegal yang digelar di Universitas Parna Raya Manado, Jalan Sam Ratulangi, Wenang Utara, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara AJI Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado, dan Universitas Parna Raya Manado. 

Selain diikuti anggota AJI Manado, pelatihan juga melibatkan mahasiswa pers dari IAIN Manado.

Ketua AJI Manado, Fransiskus Talokon, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan jurnalis. 

Menurutnya, kemampuan dasar sebagai paralegal sangat dibutuhkan agar insan pers dapat memahami prosedur pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan dalam menjalankan profesinya.

"Harapannya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi bekal bagi teman-teman jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk ketika harus memberikan pendampingan atau menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan profesi," kata Fransiskus.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Parna Raya Manado yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar.

Dalam sesi materi, Direktur LBH Pers Manado, Sartika Sasmi Ticoalu SH MH, memaparkan berbagai aspek dasar keparalegalan. 

Mulai dari pengertian paralegal, konsep hukum, karakteristik hukum, tujuan hukum, hingga fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tak hanya itu, peserta juga mendapat pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Sartika menjelaskan, advokasi hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan memanfaatkan mekanisme formal seperti kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Bentuknya dapat berupa pendampingan hukum maupun gugatan kelompok atau class action.

Sementara jalur nonlitigasi dilakukan melalui berbagai pendekatan di luar proses peradilan, seperti investigasi, pengorganisasian masyarakat atau korban, kampanye publik, serta bentuk advokasi lainnya yang mendukung penyelesaian persoalan.

Menurut Sartika, pengetahuan tersebut penting dimiliki jurnalis agar mampu mengambil langkah yang tepat saat menghadapi persoalan hukum, termasuk melakukan konsultasi hukum, membantu penyusunan dokumen, hingga memberikan pendampingan di luar pengadilan.

Ia juga mengingatkan seluruh insan pers untuk selalu berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas peliputan guna meminimalisasi potensi sengketa hukum.