WTP di Tengah Ujian Fiskal, Pengamat Dorong Pemerintah Sulut Kuatkan SPIP hingga Inovasi Fiskal

Ringkasan Berita:

• Penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didorong menerapkan strategi inovasi fiskal adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah meski tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Peneliti Baso Affandi menegaskan pentingnya memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), fokus pada belanja produktif.
• Pemerintah daerah disarankan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal.

 

 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) didorong untuk segera menerapkan strategi inovasi fiskal yang adaptif menyusul penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. 

Meskipun sukses meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, beberapa analis menilai capaian tata kelola keuangan tersebut akan sulit dipertahankan jika tidak diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Seperti yang disampaikan Peneliti Senior di Barometer Suara Indonesia, Baso Affandi. 

Baca juga: Lantik Ratusan Profesional Kesehatan, Rektor Unsrat Ingatkan Falsafah Sitou Timou Tumou Tou

Ia menyatakan bahwa WTP adalah indikator kunci tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. 

Namun, dengan terbatasnya anggaran, Pemprov Sulut kini berada di persimpangan untuk menyeimbangkan antara disiplin fiskal dan inovasi fiskal.

"Untuk mempertahankan WTP di tengah keterbatasan anggaran, predikat ini tidak boleh dilihat semata sebagai hasil administratif, melainkan cerminan dari tata kelola yang berintegritas," tegas Affandi saat dihubungi via WhatsApp, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, Pemerintah daerah wajib memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) agar setiap rupiah belanja publik terdokumentasi dan dapat diaudit dengan baik. 

Selain itu, belanja harus difokuskan pada program yang produktif, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi lokal. 

Penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan juga menjadi krusial agar pemahaman terhadap regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tetap konsisten.

Menghadapi ruang fiskal yang menyempit, Affandi menekankan bahwa strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat mendesak.

"Pemerintah daerah harus memperluas basis penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD," jelasnya.

Langkah konkret yang disarankan meliputi optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah yang berbasis digital, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Lebih jauh, Affandi mendorong inovasi fiskal daerah seperti pengembangan obligasi daerah, digitalisasi layanan pajak, dan pola Public-Private Partnership (PPP) terutama untuk proyek infrastruktur.

Keseluruhan pendekatan ini, kata Affandi, selaras dengan konsep New Public Management (NPM) yang menuntut efisiensi dan kinerja berbasis hasil. 

"Mempertahankan WTP di tengah penurunan dana transfer adalah tentang menjaga marwah tata kelola daerah yang kredibel. Kuncinya adalah pengelolaan yang efisien, inovatif, dan berbasis kinerja, diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian keuangan daerah," pungkasnya. (Pet)

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini