Menkeu Pangkas Dana Transfer, Ekonom Sulut: Bakal Ganggu Stabilitas Fiskal dan Pembangunan Daerah

Dampak selanjutnya, akan memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang rendah akan kesulitan menutupi kekurangan anggaran. 

Akibatnya, mereka mungkin harus melakukan realokasi anggaran dari sektor-sektor non-esensial atau menunda pembayaran kewajiban tertentu kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor dan pelaku UMKM lokal. 
 
Sedangkan dampak tidak langsung, yakni adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi lokal. 

"Belanja pemerintah daerah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap ekonomi lokal. Pemotongan TKD akan menurunkan sirkulasi uang di daerah, mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa lokal, serta menekan aktivitas sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa," ungkapnya. 

Dampak lainnya, meningkatnya ketimpangan antar daerah.

Katanya, daerah dengan PAD besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat mungkin masih mampu menjaga kestabilan fiskal.

Tetapi daerah tertinggal yang bergantung pada TKD, seperti di kawasan timur Indonesia akan mengalami pelemahan signifikan. 

"Ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah," ujarnya lagi. 

Kemudian, dampak dari pemangkasan TKD ialah penurunan Daya Tarik Investasi Daerah.

Infrastruktur yang tidak terawat dan lambannya realisasi proyek pembangunan akan menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. 

Ketidakpastian fiskal daerah juga membuat dunia usaha enggan memperluas investasi. 

Berikutnya, dampak sosial dan politik. Pemotongan dana transfer bisa memicu ketegangan politik antara pemerintah pusat dan daerah. 

Di tingkat lokal, masyarakat mungkin menilai pemerintah daerah tidak mampu memenuhi janji pembangunan, sehingga kepercayaan publik dapat menurun. 

Selanjutnya, menurunnya kualitas pembangunan manusia.

Pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dapat berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.