Pemkab Bolsel Beri Perhatian soal Penerima Bantuan Sosial setelah Diaudit BPK

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid memimpin rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki pada Selasa, 5 Mei 2026. 
• Wabub Deddy Abdul Hamid meminta agar SKPD terkait bisa menghubungi penerimanya terkait bantuan sosial.
• Ia juga mengucapakan terima kasih kepada BPK Sulut yang sudah melaksanakan audit selama satu bulan lebih.

TRIBUNMANADO.CO.ID - BOLAANG UKI - Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid memimpin jalannya rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki pada Selasa, 5 Mei 2026.

Rapat Exit Meeting ini diselenggarakan sebagai penanda berakhirnya masa tugas lapangan tim auditor BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran sebelumnya.

Wabup Deddy mengucapakan terima kasih kepada BPK Sulut bersama tim yang sudah melaksanakan audit selama satu bulan lebih.

"Semoga pelaksanan audit selama ini masih tetap dalam sehat dan baik. Karena kami sepenuhnya mendukung transparansi anggaran," kata dia.

Ia juga menyampaikan beberapa konsep yang disampaikan akan segara ditanggapi.

Seluruh catatan BPK kurang lebih 13 konsep menjadi perhatian dan bahan perbaikan pengelolaan keuangan di Bolsel.

"Mohon agar rekomendasi dari BPK bisa menjadi perhatian semua SKPD," tegasnya.

Untuk bantuan sosial, Deddy meminta agar SKPD terkait bisa menghubungi penerimanya. 

"Kedepan harus diberitahu, bantuan tahun ini dipergunakan tahun ini agar tidak menjadi catatan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, BPK RI Perwakilan Sulut memaparkan sejumlah poin penting hasil pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Kabupaten Bolsel.

Pemeriksaan ini berfokus pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan survei penilaian integritas (SPI).

Tim BPK menyampaikan bahwa meskipun secara umum administrasi berjalan baik, terdapat beberapa catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan uji petik yang dilakukan, sektor aset menjadi salah satu sorotan utama, khususnya terkait manajemen kendaraan dinas.