Jembatan di Ponompiaan Bolmong Selesai Dikerjakan, Warga: Terima Kasih Pak Gubernur

“Perlu dipahami bahwa berdasarkan regulasi, status jalan terbagi menjadi tiga, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota,” ujar Deicy.

Ia menjelaskan, jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. 

Sementara jalan provinsi menjadi tanggung jawab Pemprov Sulut, dan jalan kabupaten/kota dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing.

Deicy menegaskan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling berkomitmen penuh dalam memperbaiki dan merawat ruas jalan yang berstatus jalan provinsi.

Namun demikian, secara aturan keuangan negara, pemerintah provinsi tidak diperkenankan menggunakan APBD untuk menangani jalan yang bukan kewenangannya.

“Jika itu dilakukan, justru akan menjadi pelanggaran administrasi keuangan,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Deicy, Pemprov Sulut tetap berupaya aktif menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait jalan rusak, termasuk yang bukan menjadi kewenangan provinsi.

Ia menyebutkan, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat untuk penanganan jalan nasional, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memprioritaskan perbaikan jalan di wilayah masing-masing.

“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR, serta bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar penanganan bisa lebih cepat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Deicy mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Ia mengimbau warga agar terlebih dahulu memastikan status jalan sebelum menyampaikan keluhan, sehingga aspirasi dapat ditujukan kepada instansi yang tepat.

“Dengan begitu, penanganan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Youtube Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.