Warga Pulau Lembeh Keluhkan Sekolah Rusak Tak Diperhatikan, Ini Alasan Kadis Pendidikan Kota Bitung

TRIBUNMANADO.COM, BITUNG - Warga Pulau Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara, menyuarakan keluhan terkait sejumlah sekolah yang rusak dan belum tersentuh bantuan pemerintah. 

Aspirasi ini disampaikan dalam hearing yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Bitung, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (11/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di pulau mereka, yang dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Bitung.

Aspirasi warga diterima langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Ketua DPRD Bitung Vivy Ganap, serta jajaran Forkopimda.

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Fonny Tumundo.

Persoalan Data

Menanggapi keluhan warga, Fonny Tumundo menyampaikan permohonan maaf atas kondisi beberapa gedung sekolah di Pulau Lembeh yang belum tersentuh bantuan. 

Ia mengakui bahwa persoalan data menjadi salah satu kendala utama.

“Kalau sekolah tidak terdaftar atau tidak lengkap datanya di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), maka otomatis tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” jelas Fonny.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera mengunjungi sejumlah sekolah di Pulau Lembeh agar pengisian data Dapodik bisa segera dilakukan. 

Dengan begitu, bantuan perbaikan dapat diajukan ke pusat.

Ia juga memastikan program prioritas berupa seragam gratis untuk siswa di Pulau Lembeh tetap berjalan dan diperluas bagi seluruh pelajar di Kota Bitung.

Krisis Tenaga Pendidik

Selain itu, krisis tenaga pendidik juga menjadi masalah. 

Fonny Tumundo menyebut kekurangan guru adalah persoalan nasional, namun pihaknya berupaya mengatasi dengan menambah guru paruh waktu di sekolah-sekolah terdampak.

“Puji Tuhan, sekarang sudah ada guru paruh waktu yang membantu proses belajar di beberapa sekolah,” tambah Fonny.

Kemudian Hengky Honandar menegaskan komitmennya untuk meninjau langsung kondisi sekolah-sekolah di Pulau Lembeh.

“Kami tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, saya bersama tim akan turun langsung ke Pulau Lembeh untuk melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Bitung, Vivy Ganap, juga menyoroti langsung peran Dinas Pendidikan Bitung. 

Ia mendesak agar dinas tidak hanya menerima laporan, tetapi benar-benar turun ke lapangan.

“Saya sudah turun langsung melihat kondisi sekolah di sana. Saya minta Kadis Pendidikan juga turun dan nilai sendiri, apakah sekolah itu layak atau tidak,” ujar Vivy dengan nada tegas.

KMP Tude Tak Beroperasi

Seorang perwakilan bernama Sofyan Yusuf mendesak Perumda Bangun Bitung segera mengoperasikan KMP Tude yang sudah lama tak beroperasi.

KMP Tude dianggap penting bagi masyarakat Pulau Lembeh.

Jika tak ada KMP Tude, perekonomian pulau tak berjalan normal.

"Kami ingin pastikan kapan KMP Tude ini bisa beroperasi," tegasnya.

KMP Tude sendiri memang sudah lama tak beroperasi, bahkan sejak awal pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka.

Vivi Ganap mengaku tahu KMP Tude sangat penting bagi masyarakat Lembeh.

"Karena kalau KMP Tude ini tak beroperasi, ekonomi di Pulau Lembeh ini tak berjalan dengan baik," ucapnya.

Respon Pemkot Bitung

Di sisi lain, Hengky Honandar menyebut salah satu penyebab KMP Tude tak beroperasi adalah banyaknya utang yang ditanggung perusahaan.

Baca juga: Pemprov Sulawesi Utara Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Rekomendasi Pemilihan Duta Pelajar

Baca juga: Lirik Lagu Pai Banalah - Natasya, Lah Habih Lah Hilang Di Hati

"Kami tak ada unsur kesengajaan. Kami berusaha bekerja melobi kesana kemari agar KMP Tude ini bisa beroperasi," ujarnya.

Ada dokumen-dokumen dan BBM yang masih belum dilunasi KMP Tude.

Saat dirinya mmenjabat pun, sudah ada sebagian direksi yang diganti.

Sekertaris Kota Bitung Rudy Theno menambahkan, saat ini pihaknya juga secara intensif memperbaiki manajemen sekaligus mencarikan solusi dengan Kementerian Perhubungan.

"Mudah-mudahan minggu ini KMP Tude segera beroperasi," ujar Rudy.

Rudy Theno menyebut KMP Tude paling lambat akan beroperasi Jumat (12/9/2025).

KMP Tude Rusak dan Banyak Utang 

Plt Direktur Utama Perumda Bangun Bitung Veysco Dandel mengatakan dirinya baru diangkat pada Juli 2025.

Perintah pertama yang datang dari Hengky adalah KMP Tude harus segera beroperasi.

"Saat kami bertugas, kondisi KMP Tude rusak secara fisik dan surat-surat kelayakan sudah habis," katanya.

Dirinya menegaskan, utang KMP Tude mencapai Rp 8 miliar.

"Kami berupaya untuk menjalankan KMP Tude ini naik dok, tapi harus membayar utang lama," tegasnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado, dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.