TRIBUNMANADO.COM, MANADO - DPRD Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI Prabowo Subianto tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. 

Rapat ini berlangsung di ruang paripurna, Gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (15/8/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus A Silangen yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu dan Stella Runtuwene. 

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay hadir didampingi jajaran kepala OPD. 

Sebelum mengikuti siaran langsung dari Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Fransiscus Silangen membuka rapat. 

Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, untuk pertama kalinya ditayangkan video capaian kepemimpinan Prabowo dengan menampilkan program-program prioritas serta pencapaian 10 bulan pertama pemerintahannya.

Prabowo Subianto memaparkan banyak hal.

Salah satunya ialah komitmen pemberantasan korupsi. 

Praktik KKN telah menjalar ke berbagai tingkatan pemerintahan, lembaga negara, hingga BUMN. 

Korupsi menggerogoti negara sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat terhambat.

"Kita tidak main-main soal korupsi," kata Prabowo. 

Mantan Danjen Kopassus ini juga membeberkan fakta, banyaknya praktik tambang ilegal di Indonesia. 

Terdapat 1.068 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 300 triliun.

Prabowo pun meminta dukungan MPR. 

“Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo.

Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba melindungi aktivitas tambang ilegal, termasuk jika melibatkan perwira tinggi aktif maupun purnawirawan.

“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.

Jika tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil, pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

"Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutupnya.

Sidang Tahunan MPR

Baca juga: Sosok Kapten Inf Markus Tilaar Komandan Upacara Pengibaran Bendera HUT RI di Kota Bitung Sulut

Baca juga: 750 Bendera Merah Putih Dibagikan kepada Masyarakat di Minahasa, Sasar Pengendara dan Rumah

Sidang Tahunan MPR merupakan kegiatan rutin diadakan setiap tahun menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.

Seluruh Anggota MPR RI hadir yang totalnya berjumlah 732 orang yang terdiri dari 580 anggota DPR RI dan anggota DPD RI 152 orang.

Sejumlah tamu penting akan hadir seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden RI serta tamu negara perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia.

Sidang Tahunan MPR  dimulai pada pukul 09.00 Wita dengan dikumandangkannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta, serta pembukaan oleh pimpinan MPR dan DPR.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.