TRIBUNMANADO.CO.ID - Soal polemik Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah menjadi pembahasan publik.

Dimana ijazah Jokowi dituduh palsu hingga akhirnya banyak meminta untuk menunjukan keaslian ijazah.

Hal ini menjadi sorotan hingga salah satu pengamat memberikan tanggapannya terkait ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan.

Salah satu pengamat psikologi politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Moh Abdul Hakim memberi tanggapan mengenai polemik tudingan ijazah palsu yang diterima mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Hakim, tudingan ijazah Jokowi palsu adalah polemik yang konyol.

Hal ini disampaikan Hakim dalam talkshow Overview Tribunnews, Rabu (4/6/2025).

Awalnya, Hakim menjelaskan pandangannya mengenai wacana Jokowi yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya, dalam perkembangan politik terakhir, banyak pihak yang mencoba menggoyang legasi Jokowi.

"Bagi seorang negarawan, satu-satunya hal yang patut untuk dipertahankan kan legacy, untuk ditulis dalam tinta sejarah oleh generasi ke depan. Dan kita lihat sejak pelantikan Presiden Prabowo sampai hari ini selalu ada isu berganti-ganti yang mencoba mendelegitimasi posisi politik Jokowi," ungkap Hakim.

Termasuk isu ijazah palsu yang dinilai berusaha mendelegitimasi atau melemahkan Jokowi.

Menurut Hakim, dalam politik, menyerang sisi personal biasa dilakukan untuk melemahkan sosok yang memiliki kekuatan.

"Soal ijazah ini kan sesuatu yang konyol sekali sebenarnya untuk diperdebatkan. Enggak ada substansi politiknya."

"Tetapi memang cara efektif untuk mendelegitimasi sosok politik yang kuat, yang sosoknya sangat kuat seperti Pak Jokowi adalah menyerang per sisi personalnya dan ijazah mungkin bisa menjadi salah satu isu yangdiangkat," ungkapnya.

Menurut Hakim, ada dorongan kuat dari banyak pihak gitu yang ingin menurunkan pamor Jokowi sebagai mantan presiden sehingga membuka peluang bagi politik-politik alternatif.

Hakim menilai isu ijazah Jokowi tidak berpengaruh terhadap pendukung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.