Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Beodyo Dharmawan, mengakui pentingnya peran pengecer dalam rantai distribusi elpiji, meskipun selama ini mereka tidak terdaftar secara resmi di Pertamina Patra Niaga.

Menanggapi kebijakan baru pemerintah yang melarang penjualan elpiji 3 kilogram atau gas melon oleh pengecer, Beodyo mendorong agar para pengecer mau beralih status menjadi pangkalan yang terdaftar secara resmi di Pertamina Patra Niaga.

"Para pengecer dipastikan tetap dapat berjualan sembako atau produk lainnya kendati nanti terdaftar sebagai pangkalan. Hanya dibutuhkan KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan foto usaha untuk mendaftar," ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (3/2/2025).

"Pengecer saat ini didorong jadi pangkalan, karena memberi pelayanan lebih dekat. Kemarin sampai September 2024 sudah ada sekitar 400 pengecer jadi pangkalan," lanjutnya.

Tujuan larangan penjualan elpiji 3 kg di pengecer

Beodyo menjelaskan bahwa saat ini terdapat 757 agen yang secara resmi terdaftar di Pertamina Patra Niaga, yang mendistribusikan gas ke lebih dari 55.715 pangkalan yang tersebar di 8.564 desa.

Diperkirakan terdapat 5-6 pangkalan di setiap kelurahan atau desa, namun jumlah tersebut masih dinilai belum merata.

Akibatnya, pengecer hadir untuk membeli elpiji di pangkalan dan menjualnya di warung atau toko dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harusnya masyarakat mendapat elpiji sesuai HET. Apa yang terjadi di lapangan, masyarakat butuh pembelian lebih dekat yang membuka ruang tumbuh pengecer," kata dia.

"Pengecer mengambil dari pangkalan untuk mendekat ke pembeli, cuma ada margin keuntungan. Kadang pembeli juga minta gas diantar. Di lapangan, harga lebih dari HET karena faktor itu," beber Beodyo.

Dia menambahkan bahwa dengan pengecer yang beralih menjadi pangkalan, distribusi elpiji subsidi dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan HET.

Beodyo juga menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan gas karena pemerintah telah mengalokasikan stok gas melon di Jawa Tengah selama tahun 2025 sebanyak 1.213.906 metrik ton.

"Disparitas harga sampai Rp 20.000-Rp 25.000 per tabung. Pemerintah pusat ingin tidak ada pengecer, maka dibatasi pembelian di pangkalan agar pengecer jadi pangkalan. Untuk itu, di Jateng, pangkalan digenjot supaya lebih banyak, agar masyarakat dalam akses mendapat elpiji mudah," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini