Baca tanpa iklan
MANADO, TRIBUN - Enam wakil rakyat dari Sulawesi Utara mulai menjalankan peran dalam struktur komisi DPR RI setelah ditetapkan pada Selasa (22/10/2024).
Dua anggota DPR RI asal Sulawesi Utara, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut (HBL) sama-sama ditempatkan pada Komisi XI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan nasional.
Sementara empat legislator lainnya ditempatkan pada komisi yang berbeda.
Rio dan HBL, dua politisi milenial Sulut mendapat tugas yang sama di Komisi IX akan bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.
Rio mengaku akan all out memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Sulut. Ia pun siap memperjuangkan anggaran untuk masyarakat.
"Masuk komisi keuangan DPR RI sesuai dengan latar pendidikan, tentunya akan memperjuangkan anggaran untuk membantu masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.
Meski berada pada komisi yang membidangi moneter, ia mengaku tetap memperjuangkan aspirasi kaum muda. "Saya tidak akan lupa dengan isu isu kepemudaan," kata dia.
Sementara politisi Partai Demokrat Hillary Lasut, duduk di Komisi IX merupakan pengalaman baru.
Saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem periode lalu, ia sempat duduk di Komisi III yang membidangi penegakan hukum.
Ia kemudian di-rolling ke Komisi I yang membidangi pertahanan dan luar negeri.
Christiany Eugenia Paruntu (CEP) yang baru pertama kali duduk sebagai legislator Senayan diberi tugas pada Komisi XII.
Mantan Bupati Minahasa Selatan itu membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup dan investasi.
Pada pembentukan badan DPR RI, Ketua DPD Partai Golkar Sulut ini juga ditempatkan pada Badan Anggaran DPR RI.
Felly Estelita Runtuwene (FER) kembali dipercaya sebagai Ketua Komisi IX.
Politisi Partai Nasdem yang menjalani periode kedua di Senayan itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Politisi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendapat tugas duduk di Komisi III.
Komisi ini membidangi penegakan hukum yang bermitra dengan Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).
Yasti Soepredjo Mokoagow seakan bernostalgia kembali di Gedung Kura-kura. Mantan Bupati Bolaang Mongondow itu ditugaskan mengisi kursi di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
Komisi ini pernah ia tempati saat dua kali terpilih sebagai wakil rakyat pusat. Saat itu, ia masih berstatus politisi Partai Amanat Nasional dan akhirnya mundur untuk maju Pilkada Bolmong 2011.
Tidak hanya duduk di Komisi V, politisi PDIP ini juga ditempatkan pada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Yasti mengatakan, duduk kembali di DPR RI dirinya siap menjadi wakil rakyat.
"Ini suatu amanah. Saya siap berjuang untuk masyarakat Sulut," tandasnya.
Terkait Komisi V di mana ia ditugaskan, Yasti mengaku sudah menyiapkan program berkaitan langsung dengan masyarakat.
Program itu nantinya akan dibawa ke desa desa yang ada di Sulut, khususnya di Bolaang Mongondow raya (BMR).
Yasti mengatakan, ada 12 program yang disiapkan ini berkaitan langsung dengan masyarakat.
Satu di antaranya bantuan stimulan perumahan wwadaya (BSPS).
Ini merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan dana BSPS (rehabilitasi ringan) senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang atau pekerja.
“Setiap anggota Komisi V mendapatkan kuota 2.000 titik dengan rincian 1.600 titik untuk anggota yang bersangkutan dan 400 titik dialokasikan untuk fraksi,” katanya. (Tribun Manado/art/nie/max)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.